INDORAYATODAY.COM – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan bahwa pembentukan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) tidak dimaksudkan untuk menggeser kedudukan maupun peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penegasan ini disampaikan menyusul keikutsertaan Presiden Prabowo Subianto dalam penandatanganan Piagam BoP di sela-sela World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.
“Badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah suatu badan internasional yang lahir dari kepedulian bersama untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza. Oleh karena itu, Indonesia memutuskan untuk bergabung,” ujar Menlu Sugiono dalam keterangan resminya, Jumat (23/1/2026).
Sugiono menjelaskan, komitmen Indonesia di dalam BoP adalah untuk memastikan bahwa segala upaya yang dilakukan badan internasional tersebut tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina. Pemerintah Indonesia secara konsisten mengawal agar proses transisi dan rehabilitasi di wilayah tersebut bermuara pada solusi dua negara (two-state solution).
Lebih lanjut, Menlu memaparkan bahwa BoP merupakan hasil dari dialog panjang negara-negara Islam dan komunitas internasional yang menaruh perhatian besar pada krisis kemanusiaan di Gaza.
Badan ini nantinya akan mengemban tugas krusial dalam memonitor administrasi, stabilitas keamanan, hingga upaya rekonstruksi fisik pascakonflik.
“Board of Peace ini sekarang resmi menjadi badan internasional yang bertugas memonitor stabilitas dan rehabilitasi di Gaza pada khususnya dan Palestina pada umumnya,” tambahnya.
Partisipasi Indonesia dalam BoP dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi tawar negara-negara pendukung kemerdekaan Palestina. Apalagi, pembentukan badan ini telah mendapatkan legitimasi melalui dukungan Dewan Keamanan PBB lewat Resolusi 2803 (2025).
Presiden Prabowo Subianto memutuskan bergabung setelah mempertimbangkan secara matang kontribusi nyata yang bisa diberikan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian permanen di Timur Tengah.
Tinggalkan Balasan