INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Istana Negara memberikan klarifikasi terkait pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh nasional yang sempat disebut sebagai oposisi pemerintah. Pertemuan tersebut disebut sebagai dialog terbuka untuk menerima masukan terkait kondisi bangsa dan negara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan digelar di kediaman Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Jumat (30/1/2026) malam.
Ia menyebut, sejumlah tokoh yang hadir antara lain Peneliti Senior BRIN Siti Zuhro serta mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Susno Duadji.
“Ya di antaranya ada Profesor Siti Zuhro, ada diskusi mengenai masalah kepemiluan. Kemudian ada Pak Susno, berdiskusi masalah penegakan hukum. Macam-macam,” ujar Prasetyo di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).
Prasetyo menegaskan, para tokoh yang hadir bukan merupakan oposisi pemerintah, melainkan tokoh masyarakat yang menyampaikan pandangan dan masukan kepada Presiden.
“Tidak, tidak ada yang oposisi. Itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Bapak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan,” kata Prasetyo.
Dalam pertemuan tersebut, lanjut Prasetyo, Presiden Prabowo juga menyampaikan penjelasan mengenai berbagai program yang telah dijalankan selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya.
“Beliau menjelaskan program-program yang dalam satu tahun lebih beberapa bulan ini beliau jalankan, yang semua memang berorientasi untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.
Prasetyo juga memastikan tidak ada tokoh politik yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut Presiden Prabowo bertemu dengan sejumlah tokoh yang menyatakan diri sebagai oposisi. Pernyataan itu disampaikan Sjafrie saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam kegiatan retreat di Cibodas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026), sebagaimana dikutip dari Antara.
Menurut Sjafrie, pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan strategis, termasuk tata kelola negara, pemanfaatan sumber daya alam, serta isu kebocoran anggaran.
Ia menyinggung adanya aliran dana besar dari perbankan milik negara kepada korporasi yang perlu mendapat perhatian serius.
“Saya menerima laporan kurang lebih Rp 5.777 triliun dari bank Himbara yang menyalurkan kepada korporasi. Padahal kita punya APBN 300 sekian triliun rupiah. Ke mana kebocoran anggaran itu?” ujar Sjafrie.
Istana menegaskan, dialog Presiden dengan tokoh-tokoh masyarakat merupakan bagian dari keterbukaan pemerintah dalam menerima masukan demi kepentingan bangsa dan negara. ***
Tinggalkan Balasan