INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok Siswanto meminta Pemerintah Kota Depok menyiapkan skema mitigasi lalu lintas secara komprehensif menjelang pembangunan underpass Citayam. Ia menilai pelebaran jalan alternatif perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kemacetan baru di kawasan permukiman.
Siswanto mengatakan pembangunan underpass yang dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus disertai perencanaan lalu lintas terpadu. Menurut dia, tanpa dukungan infrastruktur jalan alternatif, arus kendaraan berpotensi dialihkan ke jalan lingkungan yang kapasitasnya terbatas.
“Pemkot harus menyiapkan mitigasi lalu lintas secara komprehensif. Jangan sampai solusi di satu titik justru memindahkan masalah ke wilayah lain,” ujar Siswanto, Rabu (4/2/2026).
Ia memprediksi jalur dari kawasan Hek Cipayung menuju Stasiun Citayam akan menjadi titik pelimpahan kendaraan selama proses pembangunan berlangsung. Karena itu, pelebaran ruas jalan di kawasan tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran mobilitas warga.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur transportasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus memperhatikan konektivitas antarwilayah.
Siswanto menegaskan pelebaran jalan pendukung perlu masuk dalam perencanaan anggaran proyek underpass. Hal tersebut bertujuan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat.
“Kalau hanya membangun underpass tanpa membenahi jalur pendukung, risikonya kemacetan tetap ada, hanya berpindah lokasi,” katanya.
DPRD juga menilai kolaborasi anggaran antara pemerintah kota dan provinsi perlu diimbangi dengan pengaturan lalu lintas yang terukur selama masa konstruksi.
Ia menjelaskan Pemerintah Kota Depok telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp80 miliar untuk pembebasan lahan underpass Citayam, sementara pembangunan fisik dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200 miliar.
Siswanto berharap proyek underpass Citayam tidak hanya mengurai kemacetan di titik perlintasan sebidang, tetapi juga didukung jaringan jalan alternatif yang memadai. DPRD, kata dia, akan mengawal perencanaan agar pembangunan berjalan efektif tanpa menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Tinggalkan Balasan