INDORAYATODAY.COM – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) merupakan situasi yang sangat memprihatinkan. Muzani memperingatkan bahwa stabilitas domestik Indonesia berpotensi terdampak oleh dinamika geopolitik tersebut.

“Keadaannya memanas dan sangat tidak menentu. Dampak dari keadaan itu diharapkan tidak terlalu terasa di dalam negeri, tapi suka atau tidak suka, dampak itu pasti akan ada,” ujar Muzani saat ditemui di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).

Muzani mengimbau seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga kekompakan dan persatuan nasional. Menurutnya, kesolidan antara rakyat dan pemerintah adalah kunci utama dalam melindungi kedaulatan negara di tengah ketidakpastian global.

“Kita harus bersatu padu, tidak boleh kepentingan nasional dikalahkan oleh kepentingan egoisme ataupun pikiran yang bersifat emosional,” tegas Sekjen Partai Gerindra tersebut.

Konflik memuncak setelah militer Israel melancarkan serangan udara ke Teheran pada Sabtu (28/2/2026). Serangan yang dilaporkan melibatkan dukungan armada tempur Amerika Serikat tersebut memicu ledakan di berbagai titik strategis, termasuk area di dekat kantor Pemimpin Tertinggi Iran.

Pasca-serangan, Iran dilaporkan meluncurkan balasan menggunakan rudal dan misil yang berhasil menembus sistem pertahanan udara Iron Dome di Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem. Situasi semakin kritis menyusul laporan kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meski detail mengenai peristiwa tersebut belum dirilis secara resmi oleh otoritas Teheran.

Di dalam negeri, dampak konflik mulai terasa di sektor transportasi udara. Pemberangkatan jemaah umrah dari berbagai wilayah, termasuk Sumatera Barat, resmi dihentikan sementara akibat penutupan wilayah udara di kawasan Timur Tengah. Sejumlah jemaah asal Bantul juga dilaporkan tertunda kepulangannya akibat gangguan jadwal penerbangan internasional.

BACA JUGA:  Pemerintah Serius Siapkan Program 3 Juta Rumah, Atasi Defisit Hunian Nasional

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus memantau perkembangan situasi dan memastikan perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah terdampak konflik.