INDORAYATODAY.COM – Penolakan terhadap rencana merger antara Grab Holdings dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) terus meluas. Sejumlah komunitas ojek online (ojol) dari berbagai daerah secara resmi menyatakan sikap mereka melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Perkumpulan Online Roda Dua Se-Jawa Barat (POROS) menjadi salah satu kelompok yang paling lantang menolak penggabungan dua raksasa layanan digital tersebut. Ketua Umum POROS Jawa Barat, Nurman Jaelani, menilai akuisisi ini berpotensi mematikan pilihan bagi mitra driver, mitra penjual, dan juga pengguna.
“Akuisisi mematikan pilihan bagi mitra driver, mitra penjual maupun pengguna karena adanya kenaikan tarif harga potongan bagi mitra dan kenaikan biaya penggunaan jasa yang ekstrem kepada pengguna,” ujar Nurman, Sabtu (10/5/2025).
Ia juga menyampaikan kekhawatiran bahwa sistem pembagian order dan penentuan tarif akan menjadi semakin ketat dan merugikan mitra pengemudi.
“Mitra pengemudi juga berisiko menghadapi sistem yang lebih ketat dalam pembagian orderan dan penentuan tarif,” imbuhnya.
Selain itu, Nurman menyoroti potensi dominasi asing atas ekonomi digital nasional.
“Belum lagi ancaman terhadap kemandirian digital dan perekonomian negara sangat besar. Akuisisi juga akan menghilangkan keberadaan perusahaan karya anak bangsa yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Sikap serupa juga disuarakan oleh Koalisi Ojol Nasional (KON). Ketua Presidium KON, Andi Kristiyanto, mengungkapkan bahwa merger ini bisa berdampak negatif terhadap pendapatan para mitra.
“Ada kekhawatiran bahwa kebijakan baru perusahaan hasil merger ini akan mempengaruhi pendapatan mereka,” kata Andi dalam keterangan tertulis.
Di sisi lain, Driver Online Bersatu Bergerak (DOBRAK) menilai merger ini merupakan bagian dari skenario sistematis penguasaan bisnis digital oleh kapital asing.
“Sudah terindikasi ada langkah sistematis untuk menguasai bisnis digital oleh kapital asing. Bukan lagi dengan senjata, tapi dengan modal, algoritma, dan dominasi platform,” ujar Koordinator DOBRAK, Eeng, Minggu (11/5/2025).
Eeng juga meminta negara hadir dalam melindungi sektor strategis digital.
“Pemerintah harus hadir dan bersikap tegas, menutup semua celah yang memungkinkan pihak asing menguasai objek vital dan tulang punggung ekonomi digital nasional,” tegasnya.
Sementara itu, di Kalimantan Tengah, komunitas ojol Mitra Gacor Palangka Raya turut menyampaikan penolakannya. Ketua Pangkalan Mitra Gacor Palangka Raya, Gandy Setiawan, menilai perubahan sistem pasca-merger bisa merugikan mitra.
“Kami bukan robot yang bisa dibuang. Kalau sistem berubah jadi karyawan, maka banyak dari kami akan tersingkir karena tidak memenuhi kriteria,” ujar Gandy.
Ia juga menyerukan agar seluruh pengemudi ojol di Indonesia bersatu menyuarakan penolakan tersebut.
“Ini bukan sekadar bisnis, ini soal nasib jutaan rakyat. Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto, kepada Menteri Perhubungan, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), untuk menghentikan merger ini demi masa depan yang lebih adil untuk semua,” tegasnya.
Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah maupun perusahaan terkait gelombang penolakan ini. (*)
Tinggalkan Balasan