DEPOK, INDORAYA TODAY – Pemerintah Kota Depok mulai merealisasikan program pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan bagi kader Posyandu dan kader PKK pada tahun 2026. Langkah ini disebut sebagai bentuk apresiasi nyata kepada para kader yang selama ini ikut terlibat dalam pembangunan di Kota Depok.
Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan, para kader memiliki peran penting di tengah masyarakat sehingga sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan sosial dari pemerintah.
“Prinsipnya kami mengapresiasi orang-orang atau pihak-pihak termasuk kader yang menjadi bagian dari proses pembangunan di Kota Depok,” kata Supian Suri seusai melaunching Posyandu 6 SPM di Posyandu Seruni RW 03, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Selasa (12/5/2026).
Menurut dia, salah satu bentuk apresiasi yang kini diberikan Pemkot Depok ialah pengcoveran BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai langsung oleh pemerintah daerah.
“Salah satu ikhtiar apresiasi kita ada BPJS Ketenagakerjaan yang di-cover untuk para kader yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Depok,” ujarnya.
Supian menjelaskan, program tersebut memberikan perlindungan bagi kader apabila mengalami kecelakaan kerja saat menjalankan tugas di lapangan. Bahkan, jika peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, anak-anaknya akan mendapat jaminan biaya pendidikan dari BPJS Ketenagakerjaan.
“Kalau sampai wafat karena kecelakaan kerja, anak-anaknya menjadi tanggungan biaya pendidikan dari BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, untuk peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, terdapat ketentuan masa kepesertaan minimal selama tiga tahun agar manfaat tertentu bisa diberikan.
“Kalau meninggal biasa memang harus menunggu tiga tahun masa kepesertaan,” jelasnya.
Meski demikian, Supian memastikan peserta tetap memperoleh berbagai bentuk dukungan dan manfaat lain dari BPJS Ketenagakerjaan selama menjadi peserta aktif.
Program pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan ini juga disebut sebagai langkah antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan saat para kader menjalankan aktivitas pelayanan kepada masyarakat.
“Ini untuk mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan,” katanya.
Saat ditanya soal realisasi program tersebut, Supian memastikan kebijakan itu mulai berjalan pada tahun ini.
“Tahun ini sudah kita jalanin,” tegasnya.
Peluncuran program tersebut mendapat perhatian karena dinilai menjadi salah satu bentuk keberpihakan Pemkot Depok terhadap kader Posyandu dan PKK yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat di lingkungan warga.
Tinggalkan Balasan