INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Anggota Komisi B DPRD Kota Depok Hamzah mengusulkan pemasangan stiker khusus di rumah warga penerima bantuan sosial (bansos) dan jaminan kesehatan di Kota Depok.
Usulan tersebut disampaikan Hamzah saat memberikan edukasi dan klarifikasi terkait polemik penonaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di RT 03 RW 17 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Jumat (15/5/2026).
Hamzah mengatakan pemasangan stiker bertujuan menciptakan transparansi sekaligus mengurangi kecemburuan sosial di tengah masyarakat terkait penerima bansos.
Menurut dia, selama ini kerap muncul persepsi bahwa warga yang dianggap mampu justru menerima bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan malah tidak terdata.
“Bahkan saya usul, bagaimana kalau masyarakat yang menerima bantuan bansos atau kesehatan dipasang stiker di rumahnya?” ujar Hamzah di hadapan warga.
Usulan tersebut langsung mendapat respons positif dari warga yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Hamzah menilai keberadaan stiker dapat menjadi alat kontrol sosial agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“Dengan adanya stiker, kita bisa saling mengontrol dan memastikan bahwa bantuan itu tepat sasaran,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Hamzah juga menjelaskan bahwa mekanisme validasi data penerima bantuan kesehatan merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Namun, menurut dia, Pemerintah Kota Depok tetap memiliki tanggung jawab membantu warga yang benar-benar tidak mampu.
Hamzah mengungkapkan salah satu indikator penerima bantuan ialah tidak memiliki cicilan kendaraan, pinjaman telepon genggam, maupun riwayat pinjaman online aktif.
Meski demikian, ia menilai persoalan di lapangan tidak selalu sederhana karena ada warga miskin yang namanya dipakai pihak lain untuk pengajuan kredit.
“Saya pernah bicara dengan Wali Kota. Beliau menegaskan selama itu warga Depok dan benar-benar tidak mampu, Pemerintah Kota Depok wajib membantu,” ujar Hamzah.
Usulan pemasangan stiker rumah penerima bansos disampaikan Hamzah sebagai langkah menciptakan transparansi dan mencegah kecemburuan sosial di masyarakat.
Selain itu, DPRD dan Pemkot Depok menegaskan komitmen membantu warga tidak mampu meski terkendala persoalan administrasi data bantuan sosial.
Tinggalkan Balasan