INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan B50 secara nasional pada 1 Juli 2026. Program campuran biodiesel berbasis minyak nabati dan solar tersebut diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun sepanjang tahun ini melalui pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
Kebijakan B50 merupakan bahan bakar yang terdiri atas campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak nabati dan 50 persen solar. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, mengatakan implementasi B50 akan menurunkan kebutuhan impor solar sehingga berdampak langsung terhadap penghematan devisa negara.
“Di 2026 ini, dengan implementasi B50, diharapkan kita bisa menghemat devisa Rp157,28 triliun,” ujar Dwi saat dikonfirmasi pada Kamis (18/6/2026).
Menurut dia, nilai penghematan tersebut meningkat dibandingkan saat pemerintah masih menerapkan mandatori B40 pada tahun sebelumnya. Pada 2025, penghematan devisa dari program biodiesel tercatat mencapai Rp133,3 triliun.
Dengan demikian, penghematan yang dihasilkan melalui B50 meningkat sekitar 17,9 persen dibandingkan tahun lalu.
Dwi menyebut kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, baik bensin maupun solar.
Selain mengurangi impor energi, pemerintah memperkirakan implementasi B50 juga akan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Kementerian ESDM mencatat program tersebut berpotensi menciptakan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah (CPO) sebesar Rp24,68 triliun. Di sisi lain, implementasi B50 diproyeksikan mampu menyerap sekitar 2,21 juta tenaga kerja.
Tak hanya itu, penggunaan biodiesel juga diperkirakan dapat menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.
“Implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita. Sehingga manfaat secara ekonominya akan lebih banyak dirasakan oleh petani sawit kita,” kata Dwi.
Pemerintah menilai implementasi B50 semakin relevan di tengah kondisi harga minyak dunia yang masih berfluktuasi akibat dinamika geopolitik global.
Melalui pemanfaatan bahan baku dalam negeri, pemerintah berharap ketahanan energi nasional dapat semakin kuat sekaligus mendukung transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan.
Untuk memastikan kesiapan program, pemerintah telah melakukan berbagai uji teknis sejak akhir 2025. Uji coba B50 untuk sektor otomotif ditargetkan rampung pada Juni 2026, sementara pengujian pada alat dan mesin pertanian, sektor pertambangan, perkeretaapian, serta pembangkit listrik masih terus berlangsung.
Meski sejumlah pengujian masih berjalan, pemerintah memastikan implementasi B50 akan dimulai secara serentak pada 1 Juli 2026.
Tinggalkan Balasan