INDORAYATODAY.COM – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, mendorong kerja sama pemanfaatan teknologi nuklir dengan Rusia. Langkah strategis ini diambil guna mengejar target swasembada energi nasional yang dicanangkan pemerintah dalam tiga tahun ke depan.

Dalam KTT 35 Tahun Kemitraan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia, Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk mempercepat transisi energi melalui eksplorasi teknologi yang aman. Namun, RI memberi syarat ketat agar kerja sama ini wajib bersandar pada aspek alih teknologi, pengembangan kapasitas SDM, dan standar keselamatan internasional tertinggi.

“Pengalaman luas yang dimiliki Rusia di bidang ini menjadi landasan kuat untuk membangun kerja sama,” ujar Sugiono dalam keterangan resminya, Kamis (18/6/2026).

Selain isu energi, Menlu Sugiono memanfaatkan momentum regional ini untuk memperkuat rantai pasok pangan dan pupuk dari Rusia ke ASEAN. Stabilitas pasokan dinilai krusial demi melindungi 670 juta penduduk Asia Tenggara dari guncangan ekonomi global, terutama pasca-konflik AS-Iran di Timur Tengah.

Sebagai langkah konkret ketahanan energi, Indonesia memastikan tetap melanjutkan proses impor minyak mentah dari Rusia. Komitmen pasokan sebesar 150 juta barel minyak ini akan dikirim secara bertahap hingga akhir tahun 2026, yang merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia beberapa waktu lalu.

Tidak hanya minyak bumi, Indonesia kini tengah serius menjajaki rencana pembangunan armada Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) terapung. Proyek kakap ini dibahas bersama raksasa industri nuklir negara Rusia, Rosatom.

Direktur Utama Rosatom, Alexey Likhachev, mengonfirmasi bahwa delegasi besar pihaknya telah mengunjungi Indonesia atas undangan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk membahas kelayakan komersial proyek tersebut.

Likhachev menilai, teknologi reaktor nuklir yang ditempatkan di atas kapal atau tongkang sangat cocok dengan karakteristik geografis Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang, PLTN terapung dinilai jauh lebih efisien, fleksibel, dan relevan dibandingkan membangun infrastruktur pembangkit nuklir konvensional di daratan.

BACA JUGA:  Di Jenewa, Menlu Sugiono Desak Negara Pemilik Nuklir Lakukan Pelucutan Senjata