INDORAYATODAY.COM – Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah dialog inklusif dalam rangka penyelesaian krisis politik di Myanmar. Langkah ini diharapkan dapat mempertemukan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) demi mencapai perdamaian.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, mengungkapkan bahwa tawaran tersebut telah ia sampaikan dalam pertemuan informal para Menlu ASEAN yang berlangsung di Bangkok, Thailand, Minggu (12/7/2026). Dalam misi ini, Indonesia juga siap menggandeng Filipina yang bertindak sebagai Ketua ASEAN 2026.
“Kami sudah menyampaikan bahwa Indonesia siap menjadi host jika dibutuhkan. Posisi Indonesia sebenarnya cenderung lebih mudah diterima oleh semua pihak (di Myanmar),” ujar Sugiono usai Pertemuan Ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Sugiono menjelaskan, pertemuan di Bangkok fokus membahas evaluasi implementasi Lima Poin Konsensus (5PC) yang menjadi acuan utama ASEAN dalam menyelesaikan konflik Myanmar. Indonesia memandang, pelaksanaan 5PC harus dipahami sebagai proses panjang yang tidak bisa instan.
Ia kemudian mencontohkan sejarah panjang Indonesia dalam membangun komitmen kebangsaan sejak Sumpah Pemuda 1928 hingga meraih kemerdekaan.
“Nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, terutama dengan latar belakang berbagai perbedaan. Ini juga yang terjadi di Myanmar, mereka sedang berproses. Situasinya kompleks dan perlu waktu agar seluruh butir konsensus bisa dilaksanakan dengan baik,” jelasnya.
Meski 5PC tetap menjadi kerangka kerja utama, Sugiono menilai para Menlu ASEAN perlu merumuskan detail turunan atau indikator kemajuan yang lebih spesifik dari setiap poin konsensus.
Ia mencontohkan poin mengenai penghentian permusuhan (cessation of hostilities) yang perlu diterjemahkan secara fleksibel mengingat kondisi di setiap wilayah Myanmar berbeda-beda.
“Kita harus melihat, jika penghentian permusuhan terjadi di satu tempat, apakah itu sudah dianggap sebagai suatu kemajuan atau tidak? Apakah kita harus menunggu sampai semuanya berhenti baru poin pertama dianggap tercapai? Jika begitu, prosesnya akan sangat lama dan apakah selama itu kita akan membiarkan Myanmar tidak terwakili di forum-forum ASEAN?” pungkas Sugiono.
Tinggalkan Balasan