DEPOK, INDORAYATODAY.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok membidik petani dan peternak lokal untuk memasok kebutuhan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini dilakukan agar program MBG tak sekadar memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal.
Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengarahkan agar kebutuhan dapur MBG semaksimal mungkin dipenuhi dari daerah setempat.
“Kebutuhan dari dapur MBG itu sebisa mungkin, semaksimal mungkin, disuplai dari lokal,” kata Chandra, dalam konferensi pers di Aula Bougenville, Gedung Balai Kota Depok, Jumat (21/8/2026).
Pemkot Depok bahkan telah meninjau langsung salah satu pelaku usaha lokal yang selama ini memasok ikan lele untuk kebutuhan MBG di wilayah Tapos.
Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya mulus.
Masih ada persoalan harga, ketersediaan pasokan, hingga standar kualitas yang harus disesuaikan.
Pemkot Depok kini berupaya mempertemukan pelaku usaha lokal dengan pengelola dapur MBG.
“Kami lagi terus berusaha menjembatani antara pelaku-pelaku usaha lokal untuk bisa menyuplai ke dapur-dapur MBG,” ujarnya.
Pemkot juga mendorong dapur MBG mengutamakan produk lokal selama kebutuhan dan ketentuannya dapat dipenuhi.
Tujuannya jelas. Perputaran uang dari program MBG diharapkan tidak banyak mengalir keluar Depok.
Namun, Pemkot Depok menyadari harga menjadi salah satu titik krusial dalam skema tersebut.
Pelaku usaha lokal tidak boleh dipaksa menjual dengan harga yang merugikan. Sebaliknya, pengelola dapur MBG juga harus mendapatkan harga yang wajar.
“Jangan juga mereka harus kita paksa beli di lokal tapi harga di sini tinggi. Tapi juga mereka jangan neken harga di sini, mereka maunya dengan harga yang murah banget,” tegasnya.
Karena itu, Satgas Percepatan Program MBG Terpadu Kota Depok tengah memformulasikan mekanisme yang dinilai menguntungkan kedua pihak.
Skema tersebut diharapkan membuat petani, peternak, pelaku usaha lokal, dan dapur MBG sama-sama mendapatkan manfaat.
Pemkot menegaskan belum ada larangan bagi dapur MBG membeli bahan pangan dari luar Depok.
Pasalnya, aturan teknis pelaksanaan MBG berada di bawah kewenangan BGN.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap mendorong agar rantai pasok lokal diperkuat.
“Pastinya kita sama-sama Satgas juga mengupayakan agar perputaran ekonomi dari MBG itu berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Depok,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan