Hasil Ratas Prabowo, Masa Tunggu Haji Dipangkas Jadi 14 Tahun

INDORAYATODAY.COM – Pemerintah terus membenahi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji secara mendasar, usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Wakil Menteri Haji (Wamenhaj) Dahnil Anhar Simanjuntak.

Hasilnya memaparkan dua fokus utama perbaikan, yakni pemangkasan masa tunggu jemaah dan transparansi pengelolaan keuangan haji.

Dahnil mengungkapkan, Presiden Prabowo mendukung penuh langkah Kementerian Haji untuk mempercepat durasi antrean keberangkatan jemaah Indonesia.

Sejak awal pembentukan Kementerian Haji, masa tunggu terpanjang sempat menyentuh 49 tahun sebelum diturunkan menjadi rata-rata 26 tahun secara nasional pada tahun lalu.

Guna makin mengefisiensikan durasi tersebut, Kementerian Haji melakukan verifikasi dan pembersihan terhadap 5,7 juta data pendaftar. Hasilnya, ditemukan sekitar 400.000 data yang teridentifikasi tidak sah (invalid).

“Selepas kami menghitung secara faktual dan menyelesaikan masalah 400.000 data yang tidak sah tersebut, masa tunggu haji faktual bagi jemaah yang berangkat pada tahun ini secara rata-rata menjadi hanya 14 tahun,” ujar Dahnil, Senin (28/9/2026).

Selain efisiensi waktu tunggu, Presiden Prabowo juga menginstruksikan pembenahan total tata kelola dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kepala Negara memerintahkan pelaksanaan audit forensik secara menyeluruh guna memastikan akuntabilitas dan transparansi anggaran.

Langkah tegas ini diambil untuk mendeteksi kondisi riil keuangan haji sekaligus mencegah potensi penyimpangan pengelolaan dana.

“Presiden ingin mengetahui fakta sebenarnya tentang bagaimana kondisi keuangan haji yang sebetul-betulnya. Jangan sampai ada praktik financial engineering,” tegas Dahnil.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Haji bakal berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta tim audit independen.

Pembenahan ini menjadi komitmen pemerintah untuk membebaskan penyelenggaraan haji dan umrah dari praktik kartel serta mengoptimalkan pelayanan bagi seluruh jemaah.