INDORAYATODAY.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan alasan Presiden Prabowo Subianto yang merencanakan penyaluran dana hingga Rp 400 triliun pada tahun depan.

Dana itu untuk para petani, nelayan, serta masyarakat di kawasan pedesaan dan daerah tertinggal.

Airlangga menjelaskan, kebijakan tersebut bertujuan untuk mendongkrak daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan literasi keuangan di tingkat akar rumput.

“Bapak Presiden meminta agar ujungnya masyarakat memiliki literasi keuangan dan memiliki kemampuan untuk belanja (spending). Artinya, mereka memiliki tabungan di perbankan masing-masing,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2026).

Pemerintah saat ini masih mematangkan skema penyaluran dana jumbo tersebut, apakah akan disalurkan dalam bentuk bantuan langsung atau melalui skema pembiayaan kredit.

Airlangga mengisyaratkan bahwa alokasi Rp 400 triliun ini akan melengkapi program pembiayaan yang sudah berjalan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), atau ditransformasikan ke dalam skema baru.

“Nanti akan kita tambahkan lagi dan kita bagi sesuai sektor masing-masing. Salah satu opsinya bisa masuk ke KUR, atau nanti kita lihat skema lain yang bisa ditambahkan,” tutur Airlangga.

Sebagai catatan, hingga 20 Oktober 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp 257,84 triliun atau 87% dari total alokasi target, dengan menjangkau lebih dari 4 juta debitur.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana strategis ini saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).

“Tahun depan sasaran kita insyaallah terwujud. Saya ingin menyalurkan Rp 400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka yang berada di pedesaan serta daerah terpencil dan tertinggal,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan, langkah ini merupakan kelanjutan dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses keuangan daerah dan memperkuat sektor usaha produktif di lapisan bawah.

BACA JUGA:  Insiden Bali, Pakar Komunikasi Puji Transparansi dan Kecepatan Respons Istana