INDORAYATODAY.COM, SINGAPURA – Pengurangan ekspor gas Indonesia ke Singapura mendapat respons Perdana Menteri Lawrence Wong yang mengingatkan pentingnya pemenuhan kontrak pasokan energi.
Wong menegaskan, kesepakatan komersial yang telah dibuat harus tetap dihormati oleh seluruh pihak yang terlibat.
Pernyataan itu muncul setelah Indonesia mulai mengurangi pengiriman gas alam ke Singapura pada Sabtu (24/10/2026).
Mengutip Channel News Asia (CNA), Minggu (25/10/2026), Wong menyampaikan bahwa perusahaan importir gas Singapura memiliki hak untuk mengambil langkah sesuai ketentuan kontrak.
Dalam konvensi Partai Aksi Rakyat (PAP), Wong menyoroti pentingnya kepastian pasokan energi yang telah diatur melalui perjanjian komersial.
“Pasokan gas tersebut dilindungi oleh kontrak komersial. Kami mengharapkan semua pihak memenuhi komitmennya,” kata Wong.
Ia menambahkan, importir Singapura dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingannya berdasarkan kesepakatan tersebut.
Sementara itu, SKK Migas menjelaskan bahwa pengurangan ekspor dilakukan untuk mengalokasikan lebih banyak gas bagi kebutuhan pembangkit listrik di dalam negeri.
Otoritas Pasar Energi Singapura (EMA) mencatat penurunan pasokan mencapai 31 juta kaki kubik standar per hari atau 31 MMSCFD.
Volume tersebut setara dengan kurang dari dua persen kebutuhan gas harian Singapura.
Meski pengurangan pasokan relatif kecil dibandingkan kebutuhan harian, gas alam masih memegang peranan penting dalam sistem kelistrikan Singapura.
Sekitar 95 persen listrik negara tersebut dihasilkan menggunakan gas alam, sementara sebagian besar kebutuhan gasnya dipenuhi melalui impor, termasuk lewat jaringan pipa dari Indonesia.
Wong mengatakan, Singapura telah mengantisipasi risiko gangguan pasokan dengan membangun fasilitas penerimaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG).
Fasilitas itu memungkinkan Singapura memperoleh gas dari sejumlah negara tanpa hanya mengandalkan pengiriman melalui pipa.
Diversifikasi tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menjaga keandalan pasokan energi.
Di tengah kebutuhan energi yang terus berkembang, pemerintah Singapura juga mulai mempertimbangkan sumber listrik alternatif, termasuk tenaga nuklir.
Wong mengakui bahwa keselamatan menjadi persoalan penting mengingat wilayah Singapura yang relatif kecil dan padat penduduk.
“Keselamatan harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Mulai 2027, Singapura dijadwalkan menjalani penilaian kesiapan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) melalui program Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR).
Penilaian tersebut ditujukan untuk membantu pemerintah memahami persyaratan dan tanggung jawab apabila kelak memutuskan mengembangkan tenaga nuklir.
Wong menilai kebutuhan energi akan semakin besar seiring berkembangnya kegiatan ekonomi berbasis komputasi.
Karena itu, pemerintah Singapura perlu menyiapkan pilihan pasokan energi untuk menghadapi kebutuhan jangka panjang.
Tinggalkan Balasan