INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Barat, Abang Ijo Hapidin, menyampaikan dukungan moral kepada Wali Kota Depok Supian Suri dalam menjalankan pembangunan daerah.
Pernyataan itu disampaikan Abang Ijo, yang akrab disapa Bang Jo, seusai menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kota Depok di Hotel Bumi Wiyata, Sabtu (31/10/2026).
Bang Jo mengaku memiliki hubungan persahabatan dengan Supian Suri. Ia berharap kepemimpinan Wali Kota Depok tersebut mampu mewujudkan berbagai aspirasi masyarakat.
“Oh, itu sahabat saya. Saya doakan beliau sukses memimpin Kota Depok, panjang umur, dan beliau mudah-mudahan semua aspirasi masyarakat Kota Depok semua terlaksana,” ujar Bang Jo.
Bang Jo memahami bahwa pelaksanaan pembangunan daerah tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Menurutnya, setiap program pemerintah membutuhkan proses, termasuk dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia menyinggung sejumlah sektor yang menjadi bagian penting pembangunan Kota Depok, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan sosial.
“Ya kan pastinya ada proses di mana pembangunan yang ada di Kota Depok dari mulai pendidikan, kesehatan, apa pun itu, sosial, pastinya bertahap,” katanya.
Sebagai Wakil Bupati, Bang Jo mengaku memahami kondisi dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
“Karena saya pribadi sebagai Wakil Bupati memahami keadaan hari ini, ya kan. Jadi doa terbaik untuk Wali Kota Depok,” ucapnya.
Supian Suri bersama Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah mulai memimpin Kota Depok setelah dilantik pada 20 Februari 2025.
Selama masa kepemimpinannya, Pemkot Depok menjalankan sejumlah program di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah mulai menerapkan Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) pada tahun ajaran 2025/2026 dengan melibatkan 47 SMP dan MTs.
Pemkot Depok juga melaksanakan rehabilitasi 20 SD dan empat SMP serta perbaikan fasilitas toilet di 30 sekolah pada 2025.
Sementara itu, kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diberlakukan bagi objek pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp200 juta.
Program lainnya mencakup Dana RW Rp300 juta, penanganan rumah tidak layak huni, serta peningkatan fasilitas kesehatan dan infrastruktur jalan.
Di tengah pelaksanaan berbagai program tersebut, Pemkot Depok masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama kemacetan, pengelolaan sampah, drainase, dan pemerataan infrastruktur.
Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp103 miliar pada 2026 untuk jaminan kesehatan masyarakat melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Harapan Bang Jo agar aspirasi masyarakat dapat terwujud sejalan dengan kebutuhan pembangunan bertahap yang disampaikannya.
Tinggalkan Balasan