INDORAYATODAY.COM – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai respons positif dari masyarakat dalam tujuh bulan pertama masa jabatan mereka.

Survei nasional terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA) menunjukkan tingginya tingkat kepuasan publik, khususnya pada aspek stabilitas politik dan penegakan hukum.

Hasil survei yang dilakukan LSI mengungkapkan bahwa 70,8% responden menilai stabilitas politik nasional berada dalam kondisi baik. Sementara itu, 67,8% menyatakan puas terhadap kinerja penegakan hukum selama periode tersebut.

“Kepuasan terhadap keamanan nasional mencapai 83,1%, diikuti penegakan hukum (67,8%), stabilitas politik (70,8%), dan kinerja ekonomi makro (67,4%),” tulis LSI Denny JA dalam laporan yang dikutip Kamis (5/6/2025).

Survei dilakukan pada 16–31 Mei 2025 terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia dengan metode multi-stage random sampling dan wawancara tatap muka. Survei ini memiliki margin of error sebesar ±2,9%.

Menurut LSI, capaian ini menunjukkan adanya fondasi makro yang kokoh di awal pemerintahan Prabowo–Gibran.

Lima sektor utama, termasuk sosial budaya dan keamanan nasional, membentuk apa yang disebut sebagai “rapor biru” oleh lembaga survei tersebut.

“Kelima indikator ini membentuk kerangka kokoh dari legitimasi awal,” tulis laporan LSI, menandakan konsolidasi awal pemerintahan berjalan stabil dan mendapat kepercayaan publik.

Tak hanya mengandalkan data kuantitatif, survei juga didukung pendekatan kualitatif seperti wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD), analisis media, dan penilaian para ahli (expert judgement).

Meskipun masih terdapat pekerjaan rumah di sektor ekonomi, terutama terkait lapangan kerja dan kebutuhan pokok, LSI mencatat bahwa legitimasi politik dan stabilitas hukum telah menjadi modal penting pemerintahan Prabowo–Gibran untuk melangkah lebih jauh.

“Pemerintah masih mendapat kepercayaan luas dari masyarakat karena dinilai berada di jalur yang tepat,” tutup laporan tersebut.[]

BACA JUGA:  Pemerintah Prabowo Turun Tangan: Kasus Meikarta Dapat Titik Terang, FLPP Naik 1.100 Persen