DEPOK, INDORAYA TODAY – Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) mulai mengakselerasi pembentukan Koperasi Merah Putih, program nasional yang diinisiasi melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. Langkah percepatan ini ditandai dengan pelaksanaan sosialisasi yang melibatkan unsur pemerintahan kelurahan hingga tokoh masyarakat di Sekolah Cakra Buana, Rabu (30/4/2025).
Koperasi Merah Putih merupakan program strategis pemerintah pusat untuk membangun kembali kekuatan ekonomi rakyat melalui koperasi modern dan inklusif. Secara nasional, program ini menargetkan pembentukan 80.000 koperasi, dengan Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah prioritas dengan target 5.900 koperasi.
Kepala DKUM Kota Depok, Mohamad Thamrin, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah konkret untuk menjadikan Depok sebagai salah satu daerah yang lebih dulu meluncurkan koperasi ini. Launching Koperasi Merah Putih di Depok dijadwalkan pada 20 Juni 2025, mendahului peluncuran tingkat provinsi maupun nasional.
“Dulu di zaman Presiden Soeharto, petani sangat terbantu dengan adanya KUD (Koperasi Unit Desa). Sekarang, dengan Koperasi Merah Putih, kita ingin menghadirkan kembali manfaat serupa, tetapi dengan cakupan lebih luas dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat saat ini,” ujar Thamrin.
Sebanyak 63 koperasi ditargetkan terbentuk di seluruh kelurahan di Kota Depok. Setiap koperasi akan melibatkan sedikitnya 500 anggota dari unsur masyarakat seperti LPM, PKK, karang taruna, UMKM, tokoh agama, hingga perwakilan RW. Unit usaha koperasi akan menyasar sektor strategis, mulai dari penyediaan sembako, bahan baku UMKM, hingga potensi layanan kesehatan.
Thamrin memastikan pembentukan koperasi ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tambahan. DKUM telah mengalokasikan anggaran efisiensi internal senilai Rp500 juta untuk pembiayaan sosialisasi, pendampingan, dan pembuatan akta notaris.
“Alhamdulillah, biaya notaris sudah disepakati sebesar Rp2,5 juta melalui kerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia. Biaya ini ditanggung sepenuhnya oleh APBD Kota Depok. Lurah, camat, dan masyarakat tidak perlu mengeluarkan dana pribadi,” tambahnya.
Sosialisasi turut dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Koperasi RI, Rulli Nuryanto, yang juga merupakan warga Depok. Hadir pula unsur DPRD, para camat dan lurah, serta perwakilan tokoh masyarakat dan dunia pendidikan.
“Dengan semangat gotong royong dan sinergi lintas sektor, kami optimistis Koperasi Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi di setiap kelurahan,” pungkas Thamrin.
Tinggalkan Balasan