INDORAYATODAY.COM – Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih serius menangani masalah keterbatasan anggaran dalam pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Perhatian khusus perlu diberikan pada tenaga pendidik yang jumlahnya terus bertambah.
Dorongan ini muncul setelah Gubernur Banten, Andra Soni, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Banten saat ini menanggung pembiayaan untuk 11.737 PPPK.
“Contohnya dari gubernur, ada belasan ribu PPPK. PPPK itu kan harus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tapi pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan untuk mengakomodasi,” ujar Muzani dalam sebuah forum bersama kepala daerah di Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (14/7/2025).
Menurut Muzani, ketidakmampuan daerah menanggung kebutuhan anggaran PPPK ini merupakan dampak dari tingginya belanja wajib yang tidak sebanding dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Situasi ini semakin diperparah oleh terbatasnya ruang fiskal akibat efisiensi dan restrukturisasi belanja.
“Efisiensi ini jangan disalahkan. Justru itu cara penganggaran baru. Pemerintah pusat pun melakukannya karena ada kebutuhan mendesak,” jelasnya.
Muzani menekankan pentingnya efisiensi yang cermat dan selektif agar tidak mengganggu layanan dasar, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan yang merupakan domain utama PPPK.
“Rata-rata tenaga PPPK adalah pengajar. Tidak mungkin diberhentikan, maka ini masuk ke mana posnya, juga jadi problem,” tambahnya.
Untuk mengatasi tantangan anggaran ini, Muzani menyarankan empat langkah strategis bagi daerah:
Yakni Efisiensi program non-prioritas, Optimalisasi aset daerah, Menarik investasi dan Mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, seperti UMKM dan pariwisata.
“Kalau dilakukan inovasi dan kreativitas untuk mengganti pembiayaan ini, maka dampaknya mungkin baru akan terasa pertengahan 2026,” prediksinya.
Selain itu, Muzani juga mengingatkan Pemda agar tidak semata-mata bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa daerah harus secara objektif menjelaskan kebutuhan dan kemampuan fiskalnya.
“Jangan semua dilempar ke pemerintah pusat. Kemampuan daerah, keterbatasannya di mana itu juga harus jelas,” tegas Muzani.
Sebagai bentuk komitmen, Muzani siap memfasilitasi pertemuan antara kepala daerah dengan kementerian teknis terkait, seperti Kementerian PUPR, Kesehatan, dan Pertanian. Tujuannya adalah untuk mengatasi hambatan birokrasi dalam anggaran dan rekrutmen PPPK secara konkret.
“Saya sudah bicara sama Pak Gubernur. Nanti saya pertemukan dengan Menteri PU, juga dengan Menteri Kesehatan dan Pertanian. Saya kawal agar Bupati dan Wali Kota bisa menyampaikan langsung masalahnya,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan