INDORAYATODAY.COM – Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran kabinetnya untuk segera membentuk tim kajian guna menuntaskan persoalan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Arahan ini disampaikan Presiden di sela-sela kunjungan kerjanya di Swiss, menyusul situasi banjir tahunan yang kian mengkhawatirkan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden menghendaki adanya cetak biru (grand design) penanganan banjir yang bersifat komprehensif dari hulu hingga ke hilir. Menurutnya, persoalan ini tidak lagi bisa dilihat sebagai siklus cuaca semata, melainkan masalah struktural yang harus diselesaikan secara terintegrasi.
“Bapak Presiden memerintahkan untuk secepatnya membentuk tim kajian guna menganalisis dan membuat desain besar penyelesaian masalah air, terutama di Pulau Jawa. Kita menyadari bahwa masalah ini rutin berulang setiap tahunnya,” ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Prasetyo menambahkan, penanganan ke depan akan melibatkan lintas sektor, termasuk koordinasi dengan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa yang tengah mempersiapkan proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall). Selain itu, Presiden menyoroti dampak banjir terhadap pelayanan publik, seperti kendala pada 17 titik jalur rel kereta api yang dilaporkan oleh PT KAI.
Penyusutan Situ dan Perubahan Tata Ruang Dalam analisis awal pemerintah, Prasetyo menyebut curah hujan tinggi di bulan Januari bukan merupakan faktor tunggal. Perubahan tata ruang yang masif serta pendangkalan daerah aliran sungai (DAS) dinilai menjadi penyebab utama meluapnya air.
Data pemerintah menunjukkan penurunan drastis jumlah kantong resapan air di wilayah Jabodetabek. “Data mengatakan wilayah Jabodetabek ini dulunya memiliki kurang lebih 1.000 situ atau telaga yang berfungsi sebagai reservoir. Namun, data terakhir menunjukkan kini hanya tersisa sekitar 200 situ,” ungkap Prasetyo.
Menyikapi kondisi tersebut, tim kajian ini nantinya akan melibatkan kementerian teknis mulai dari Bappenas, Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU, Kementerian ATR/BPN, hingga Kementerian Kehutanan dan Kemendagri. Keterlibatan lintas kementerian ini diharapkan mampu menghasilkan solusi permanen terhadap pemulihan fungsi waduk dan normalisasi sungai guna memitigasi dampak cuaca ekstrem di masa depan.
Tinggalkan Balasan