Supian Suri Lantik Tiga Plt Jadi Kepala Dinas Definitif

INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Wali Kota Depok Supian Suri melantik tiga pejabat pelaksana tugas (Plt) menjadi kepala dinas definitif di lingkungan Pemerintah Kota Depok, Senin (25/5/2026). Pelantikan berlangsung di Ruang Teratai, Balai Kota Depok.

Pelantikan tersebut dilakukan dalam agenda Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Tiga pejabat eselon II yang dilantik menjadi kepala dinas definitif yakni Reni Siti Nuraeni, Yodi Joko Bintoro, dan Endra.

Reni Siti Nuraeni yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok kini resmi menjadi Kepala DLHK Kota Depok definitif.

Sementara itu, Yodi Joko Bintoro yang sebelumnya menjabat Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok juga dilantik menjadi kepala dinas definitif di instansi tersebut.

Kemudian Endra yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok kini resmi memimpin BKPSDM sebagai kepala badan definitif.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Wali Kota Depok Supian Suri di hadapan jajaran pejabat Pemerintah Kota Depok.

Selain melantik pejabat eselon II, Supian Suri juga melakukan rotasi dan pengisian jabatan terhadap puluhan pejabat lainnya di lingkungan Pemkot Depok.

Salah satu pejabat yang dilantik yakni Muhammad Fahmi. Sebelumnya, Fahmi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.

Dalam pelantikan tersebut, Muhammad Fahmi resmi dipercaya menduduki jabatan baru sebagai Camat Cipayung.

Pelantikan pejabat administrator, pengawas, hingga jabatan fungsional itu menjadi bagian dari penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Dengan dilantiknya pejabat definitif di sejumlah perangkat daerah, Pemerintah Kota Depok diharapkan dapat memperkuat kinerja pelayanan publik dan mempercepat pelaksanaan program kerja di masing-masing instansi.