INDORAYATODAY.COM – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengemukakan bahwa dari hasil perhitungan dan pembenahan tata kelola di lapangan, pemerintah meyakini akan ada pengurangan total kebutuhan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Prasetyo meluruskan bahwa langkah ini murni bentuk efisiensi, bukan pemangkasan paksa anggaran program unggulan tersebut.
“Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari Program MBG ini. Maka kami meminta waktu untuk menghitung dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Sebagai informasi, pagu anggaran program MBG untuk tahun 2026 ini sebenarnya telah ditetapkan sebesar Rp268 triliun.
Pemerintah menargetkan penataan menyeluruh terhadap sistem distribusi dan operasional program ini dapat rampung dalam waktu satu bulan ke depan.
“Kalau bicaranya waktu, tentu secepat-cepatnya. Sebagian besar kan sudah berjalan sesuai mekanisme dan SOP, jadi itu jalan terus. Nah, ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang dan benahi,” paparnya.
Fokus penataan ulang ini, lanjut Prasetyo, juga akan memprioritaskan percepatan penyaluran ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selain itu, dalam dua pekan ke depan, pemerintah berkomitmen menggenjot perluasan cakupan penerima dari kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Prasetyo menambahkan, pemerintah akan melakukan penataan ulang atau refocusing data penerima manfaat. Hal ini termasuk mengurangi atau mencoret distribusi ke sekolah-sekolah yang dinilai tidak masuk dalam skala prioritas.
“Kemudian akan terjadi kesepakatan, apakah sekolah tersebut termasuk layak atau prioritas untuk menerima MBG atau tidak. Karena memang sejak awal SOP-nya seperti itu,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), membocorkan adanya masalah di lapangan berupa pembengkakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Kondisi tersebut disinyalir memicu potensi pemborosan anggaran negara hingga belasan triliun rupiah.
“Rencana awal titik itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada membengkak 6.877 titik. Ini menyebabkan kemungkinan pemborosan sebesar Rp12 triliun per tahun,” ungkap Zulhas.
Pembengkakan sebaran titik SPPG juga terjadi di wilayah 3T, di mana realisasinya melonjak menjadi 8.617 titik dari target awal yang hanya berkisar di angka 2 ribu titik.
“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting ini,” imbuh Zulhas.
Merespons hal itu, Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyatakan siap mengambil langkah tegas demi menyelamatkan keuangan negara tanpa mengurangi kualitas gizi yang diterima masyarakat.
Langkah darurat pertama yang diambil oleh BGN adalah melakukan moratorium atau penghentian sementara pembukaan titik dapur MBG yang baru.
Pihaknya akan menyisir ulang 27.877 titik dapur operasional yang saat ini tercatat di virtual account untuk disesuaikan kembali dengan kapasitas riil jumlah penerima manfaat di setiap wilayah Indonesia.
Tinggalkan Balasan