INDORAYATODAY.COM, KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyiapkan Pelatihan Kota HAM yang akan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat sipil. Program tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bekasi.
“Kota Bekasi siap bertransformasi menjadi Kota HAM yang lebih nyaman, inklusif, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat,” tegas Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe saat menerima kunjungan jajaran Komnas HAM RI di ruang kerjanya, Rabu (17/6/2026).
Menurut Harris, penguatan pemahaman mengenai hak asasi manusia perlu menjadi bagian dari proses pembangunan daerah agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan inklusif.
Pelatihan Kota HAM dirancang sebagai ruang pembelajaran bersama bagi aparatur pemerintah dan masyarakat sipil untuk memahami konsep serta implementasi hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.
Program tersebut juga diharapkan mampu mempercepat penerapan konsep Kota HAM di Kota Bekasi melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.
Melalui kegiatan itu, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dapat terintegrasi dalam berbagai program pembangunan.
Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Abdul Harris Semendawai, menilai Kota Bekasi memiliki modal yang cukup kuat untuk mewujudkan cita-cita sebagai Kota HAM.
Menurutnya, komitmen yang telah dibangun antara pemerintah daerah, birokrasi, dan masyarakat sipil menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan yang berpihak pada pemenuhan hak-hak warga.
“Komitmen yang sudah terbangun antara pemerintah, birokrasi, dan masyarakat sipil menjadi kekuatan besar untuk menyusun berbagai kebijakan berbasis HAM,” ujarnya.
Semendawai menambahkan, sinergi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memastikan berbagai program berbasis HAM dapat berjalan secara berkelanjutan.
Selain pelatihan, Komnas HAM dan Pemerintah Kota Bekasi juga akan melakukan pemetaan terhadap sejumlah persoalan dan potensi daerah.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat berbagai program yang telah berjalan, mulai dari Kota Layak Anak, transparansi pemerintahan, hingga pelayanan publik.
Komnas HAM menilai kesepahaman dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kunci utama agar transformasi Bekasi menuju Kota HAM dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan