INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendorong digitalisasi perlindungan sosial agar penyaluran bantuan pemerintah lebih tepat sasaran, mudah, dan transparan.
Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Prabowo, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) telah berjalan di 153 kabupaten dan kota yang tersebar di 38 provinsi.
Lebih dari tiga juta keluarga telah terdaftar dalam program tersebut. Pemerintah menargetkan digitalisasi diterapkan secara nasional hingga menjangkau 49 juta keluarga.
“Perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah, dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PKH telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi,” kata Prabowo.
Digitalisasi tersebut mengubah proses pendaftaran dan pemeriksaan kelayakan penerima bantuan. Masyarakat kini dapat mendaftar tanpa harus mengeluarkan biaya perjalanan maupun mengurus dokumen secara langsung.
Prabowo mengatakan keluarga tidak mampu sebelumnya dapat mengeluarkan sekitar Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, dan fotokopi. Mereka juga harus menanggung waktu kerja yang hilang selama mengurus pendaftaran.
Selain persoalan biaya, proses pemeriksaan kelayakan penerima bantuan sebelumnya membutuhkan waktu cukup panjang.
“Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya memerlukan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan masyarakat tidak seharusnya dibebani biaya untuk membuktikan kondisi ekonomi mereka. Pemerintah juga diminta mengurangi pengulangan penyerahan data yang sebenarnya telah tersimpan dalam sistem.
“Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi,” tegasnya.
Prabowo menilai transformasi layanan sosial merupakan bagian dari agenda pro-kesejahteraan rakyat (Pro-Kesra) terintegrasi. Digitalisasi diarahkan untuk memperkuat ketepatan sasaran, transparansi, dan kemudahan akses bantuan.
Dalam pidatonya, Prabowo juga memperkenalkan Susana dari Kabupaten Bogor dan Margaret Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai penerima manfaat perlindungan sosial.
Susana disebut bekerja sebagai buruh harian dengan upah Rp700 per kilogram untuk mengupas bawang. PKH dan Program Sembako membantu keluarganya menjaga pendidikan anak.
Sementara Margaret menerima bantuan sosial ATENSI berupa beras dan minyak untuk menopang kehidupan keluarganya.
Prabowo menegaskan bantuan sosial bukan pengganti semangat masyarakat untuk bekerja. Negara, kata dia, hadir agar keterbatasan ekonomi dan akses pelayanan dasar tidak membuat kerja keras masyarakat menjadi sia-sia.
Tinggalkan Balasan