INDORAYATODAY.COM, DEPOK — Komisi VII DPR RI meminta Pemerintah Kota Depok memperkuat pembinaan bagi masyarakat penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay seusai kunjungan kerja spesifik terkait pengawasan penyaluran KUR di Kota Depok, Kamis (10/9/2026).
Saleh mengatakan pemberian akses pembiayaan kepada pelaku usaha perlu diikuti pendampingan dari pemerintah. Menurut dia, pembiayaan yang telah diterima masyarakat harus mampu mendorong perkembangan usaha, bukan justru menimbulkan persoalan baru.
Ia menilai Pemkot Depok memiliki momentum untuk memberikan pelayanan lebih besar kepada masyarakat melalui pembinaan terhadap penerima pinjaman.
“Jangan sampai mereka sudah minjam, memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, terus tidak bisa bayar,” kata Saleh.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak berhenti pada pemberian akses modal. Penerima pinjaman juga perlu mendapatkan dukungan agar mampu mengelola dan mengembangkan usaha yang dijalankan.
Saleh menyebut pembinaan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk pelatihan. Salah satunya pelatihan kerja yang dapat mendukung peningkatan kemampuan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha.
Selain pelatihan kerja, Saleh mendorong adanya pembinaan mengenai pemanfaatan investasi baru. Menurut dia, pengetahuan tersebut diperlukan agar modal yang diperoleh masyarakat dapat digunakan secara produktif.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII juga mendengar pengalaman penerima KUR. Saleh mengungkapkan terdapat penerima pinjaman yang berhasil mengembangkan bisnisnya setelah memperoleh pembiayaan.
Bahkan, usaha tersebut telah berkembang hingga mampu mempekerjakan orang.
Kisah tersebut, menurut Saleh, menunjukkan pembiayaan dapat memberikan dampak ekonomi ketika dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha.
Namun, ia mengingatkan keberhasilan tersebut perlu didukung pembinaan agar penerima pinjaman memiliki kemampuan menjaga keberlangsungan usaha sekaligus memenuhi kewajibannya kepada pemberi pinjaman.
Saleh juga mengapresiasi langkah Pemkot Depok yang mengalokasikan APBD untuk membantu masyarakat memperoleh akses permodalan.
Menurut dia, kebijakan tersebut memberikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan selain KUR yang disalurkan perbankan.
Ia berharap dukungan pembiayaan tersebut berjalan beriringan dengan pembinaan yang serius dari pemerintah daerah.
“Saya kira ini momentum terbaik bagi Pemerintahan Kota Depok untuk berbuat lebih banyak memberikan pelayanan bagi masyarakat dan warga Kota Depok,” ujar Saleh.
Dengan demikian, perhatian pemerintah tidak hanya diarahkan pada tersalurnya pembiayaan, tetapi juga memastikan masyarakat mampu memanfaatkannya untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. ***
Tinggalkan Balasan