INDORAYATODAY.COM – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026.

Kepastian ini disampaikan di tengah tingginya dinamika dan ketidakpastian ekonomi global akibat konflik bersenjata di Selat Hormuz dan pertempuran Rusia-Ukraina yang masih membayang-bayangi pasar energi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih memiliki bantalan (buffer) yang cukup kuat untuk meredam lonjakan harga minyak mentah dunia agar tidak langsung membebankan masyarakat.

“Perang di Selat Hormuz sudah berlangsung sekitar enam bulan dan belum terlihat tanda-tanda usai. Perang di Ukraina juga belum selesai, meski pasar global mulai terbiasa. Tentu fluktuasi harga minyak tetap kita pantau secara ketat,” ujar Airlangga dalam acara ANTARA Business Forum (ABF) 2026 di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Airlangga menjelaskan, harga pembelian pemerintah untuk BBM nonsubsidi saat ini berada pada kisaran US$ 90 per barel atau di bawah ambang batas US$ 100 per barel. Dengan kondisi indikator tersebut, intervensi harga BBM bersubsidi dinilai masih sangat aman untuk dipertahankan.

“Alhamdulillah transmisi gejolak global ini masih bisa ditopang oleh buffer APBN kita. Selama harga minyak di bawah US$ 100 per barel, harga BBM—khususnya yang bersubsidi—tidak ada perubahan hingga akhir tahun,” tambahnya.

Di tempat terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya efisiensi dan ketepatan sasaran dalam penyaluran subsidi energi, di samping upaya menjaga keandalan pasokan BBM nasional.

“Pemerintah terus menyiapkan stok kebutuhan BBM masyarakat, terutama subsidi. Namun di sisi lain, penataan dan penyaluran harus benar-benar tepat sasaran,” tegas Bahlil usai menghadiri Rapat Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta.

BACA JUGA:  Jelang HUT RI, Kemkomdigi Imbau Masyarakat Waspadai Hoaks dan Provokasi Digital

Bahlil turut menyoroti fenomena maraknya migrasi atau pergeseran konsumsi (shifting) dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi oleh kelompok masyarakat mampu. Ia mengimbau agar pemilik kendaraan mewah tidak mengambil hak kelompok masyarakat menengah ke bawah.

“Bagi masyarakat yang mampu, yang kendaraannya tergolong kelas atas seperti BMW dan sejenisnya, mohon ada kepedulian. Jangan lagi menggunakan BBM subsidi yang peruntukannya bagi yang benar-benar membutuhkan,” pungkas Bahlil.