MUI Tetapkan Vape Haram, Produksi hingga Penjualannya Ikut Dilarang

JAKARTA, INDORAYATODAY.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape.

Tak hanya pemakainya, produsen hingga pedagang vape juga terkena ketentuan haram tersebut.

Penetapan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.

Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh menjelaskan, penggunaan vape diharamkan karena sejumlah dampak negatif yang ditimbulkan.

“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” demikian ketentuan hukum dalam fatwa tersebut.

Fatwa yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026) itu juga secara tegas melarang produksi dan perdagangan vape.

Larangan tersebut tidak hanya menyasar penyalahgunaan perangkat vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

“Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” demikian bunyi ketentuan kedua Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026.

MUI juga mendesak pemerintah segera menyusun regulasi yang mengatur pelarangan vape, termasuk penerapan sanksi bagi pelanggarnya.

Presiden bersama DPR diminta mengambil langkah cepat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak penggunaan rokok elektrik.

MUI turut merekomendasikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan kebijakan pelarangan vape berjalan terpadu.

Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan penggunaan vape berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, BPOM diminta memperketat pengawasan produk vape dan berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kementerian Perindustrian juga diminta melarang izin industri vape serta mengevaluasi kebijakan perizinan yang selama ini berlaku.

“Masyarakat agar menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin,” demikian rekomendasi MUI.

Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub.

Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.

Fatwa mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diimbau untuk disebarluaskan kepada seluruh masyarakat.