DEPOK, INDORAYATODAY.COM – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok terus memperkuat koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sekaligus mempermudah masyarakat mengurus perizinan bangunan.
Kepala DPMPTSP Kota Depok, Abdul Rahman atau Abra, mengatakan koordinasi lintas instansi menjadi perhatian serius pihaknya.
“Belum lama ini kami sudah menggelar rapat koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Depok,” ujar Abra saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPMPTSP diterima langsung Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Budi Jaya, bersama sejumlah pejabat BPN.
Koordinasi tersebut secara khusus membahas pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pertimbangan Teknis (Pertek) yang menjadi salah satu tahapan pengurusan PBG.
Abra berharap komunikasi dan sinergi kedua instansi semakin kuat sehingga proses pelayanan perizinan masyarakat tidak terkendala.
“Pertemuan itu diharapkan mampu mempercepat penyelesaian rekomendasi Pertimbangan Teknis (Pertek),” tegasnya.
Menurut Abra, dukungan BPN sangat dibutuhkan untuk memastikan pelayanan perizinan berjalan lebih efektif.
Terlebih, masyarakat membutuhkan kepastian proses dan waktu penyelesaian ketika mengajukan permohonan PBG.
“Harapannya Kantor Pertanahan Kota Depok dapat mendukung Pemerintah Kota Depok, khususnya DPMPTSP, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, PBG merupakan perizinan yang menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
Berbeda dengan mekanisme perizinan sebelumnya, pengajuan PBG kini terintegrasi secara digital melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
Masyarakat perseorangan dapat mengakses layanan tersebut untuk memenuhi persyaratan sebelum mendirikan bangunan.
Sementara itu, pelaku usaha menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) sesuai ketentuan perizinan yang berlaku.
Dalam proses tersebut, DPMPTSP Depok berperan memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat.
Karena itu, penguatan koordinasi dengan BPN menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
DPMPTSP berharap kolaborasi tersebut tidak berhenti pada pertemuan formal, tetapi berlanjut dalam percepatan penyelesaian setiap kebutuhan pelayanan.
“Yang terpenting adalah kerja sama yang baik antarinstansi agar masyarakat mendapatkan pelayanan lebih cepat, tepat, dan sesuai ketentuan,” pungkas Abra.

Tinggalkan Balasan