INDORAYATODAY.COM, BEKASI – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan ulang pemeriksaannya sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola perusahaan minyak dan gas bumi milik Pemerintah Kota Bekasi yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp2 triliun.

Permintaan tersebut disampaikan melalui surat setelah Tri tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan pada Selasa (17/11/2026).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat permohonan penjadwalan ulang dari Tri.

“Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari tidak hadir dan ada surat minta di-reschedule pemanggilan minggu depan,” kata Anang dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Kendati demikian, Kejagung belum mengungkap alasan Wali Kota Bekasi tersebut tidak menghadiri pemeriksaan. Jadwal pasti pemanggilan berikutnya juga belum disebutkan.

Tri dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi, bukan tersangka, terkait penyidikan dugaan penyimpangan pengelolaan kerja sama bisnis minyak dan gas bumi yang berlangsung selama periode 2009 hingga 2024.

Perkara yang tengah ditangani Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung berkaitan dengan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi.

Perusahaan daerah tersebut menjalin Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP dalam rentang waktu 2009–2024.

Penyidik mendalami dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kerja sama tersebut yang ditaksir menimbulkan kerugian negara hingga Rp2 triliun.

Besarnya nilai dugaan kerugian serta panjangnya periode kerja sama menjadikan pemeriksaan para saksi bagian penting dalam upaya mengungkap perkara.

Namun, Kejagung belum memerinci materi keterangan yang hendak digali dari Tri Adhianto maupun keterkaitannya dengan kebijakan yang sedang diselidiki.

Sebelum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Tri Adhianto, penyidik Jampidsus telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kota Bekasi dan Jakarta.

BACA JUGA:  Ingin Bahas Isu Ini, Menlu Singapura Memohon Bertemu Presiden Prabowo

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengumpulan alat bukti dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan kerja sama migas.

Sejumlah kantor di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi menjadi sasaran penggeledahan, termasuk Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta kantor PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi.

“Di antaranya kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi, kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan kantor Perseroda PT Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi,” kata Anang dalam siaran pers tertanggal 17 September 2026.

Penyidik juga menggeledah kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

Di Jakarta, penggeledahan dilakukan di kantor Foster Oil & Energy Pte. Ltd. yang berlokasi di kawasan Sampoerna Strategic, Sudirman.

Langkah tersebut menunjukkan penyidikan tidak hanya menyasar dokumen di perusahaan daerah, tetapi juga sejumlah instansi dan pihak yang berkaitan dengan penelusuran perkara.

Dengan adanya permohonan penjadwalan ulang, pemeriksaan Tri Adhianto sebagai saksi belum terlaksana hingga Selasa (17/11/2026).

Kejagung menyebut permintaan yang diajukan mengarah pada pemeriksaan pekan depan, meskipun belum ada kepastian mengenai tanggal pelaksanaannya.

Hingga kini, alasan ketidakhadiran Tri belum dijelaskan secara terbuka oleh Kejagung.

Pemeriksaan tersebut menjadi salah satu agenda penyidik dalam mengumpulkan keterangan terkait dugaan penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi bersama PT Pertamina EP.

Status Tri dalam pemanggilan ini tetap sebagai saksi. Ketidakhadirannya pada jadwal pemeriksaan tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan dalam dugaan tindak pidana yang sedang disidik.