DEPOK, INDORAYA TODAY – Anggota DPRD Jawa Barat, Hasbullah Rahmad, angkat bicara merespons polemik perubahan skema Universal Health Coverage (UHC) di Kota Depok. Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan bentuk penghapusan layanan, melainkan penyesuaian agar jaminan kesehatan lebih tepat sasaran di tengah keterbatasan anggaran.
Hasbullah menjelaskan, perubahan skema UHC tidak hanya terjadi di Depok, tetapi juga dialami sejumlah daerah lain di Jawa Barat, seperti Brebes, Sukabumi, hingga Kabupaten Batang. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada awal 2026 sebagai dampak dari kondisi fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran.
Menurutnya, skema UHC kini difokuskan pada masyarakat miskin yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5, berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini diambil agar bantuan kesehatan benar-benar menyasar kelompok paling membutuhkan.
“Nah berikutnya, kenapa dibatasi UHC itu sampai desil 5? Karena duitnya memang tidak ada,” kata Hasbullah kepada wartawan, dikutip Senin, 2 Januari 2026.
Ia mengungkapkan, pada skema sebelumnya, pembiayaan UHC mengandalkan sistem gotong royong antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota. Total kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp100 miliar, dengan pembagian Rp40 miliar dari Pemprov Jabar dan Rp60 miliar dari Pemerintah Kota Depok.
Namun, kondisi itu berubah drastis. Kontribusi Pemprov Jawa Barat kini hanya sekitar Rp5 miliar. Alhasil, cakupan peserta UHC pun harus disesuaikan. “Dari Rp40 miliar sekarang tinggal Rp5 miliar. Artinya tidak mungkin meng-cover sampai desil 8 atau 9, makanya dibatasi sampai desil 5,” ujarnya.
Situasi tersebut kian berat karena adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Hasbullah menyebut, Depok mengalami penundaan TKD lebih dari Rp300 miliar, sementara Jawa Barat mencapai Rp2,4 triliun.
“Ini sangat bergantung pada kondisi APBD kota dan provinsi. Kita sama-sama terdampak,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Ia menilai, tekanan fiskal yang dialami daerah merupakan dampak dari kondisi ekonomi global yang belum stabil. “Kalau dari atasnya kurang sehat, ke bawahnya ikut batuk. Jadi ini harus kita sadari bersama,” ucapnya.
Di sisi lain, Hasbullah menegaskan bahwa Pemprov Jawa Barat tetap mendukung penuh program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, sekolah garuda, hingga agenda swasembada pangan dan energi yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Menurutnya, prioritas pembangunan nasional memang menuntut penyesuaian di sektor lain. “Ya nggak apa-apa kita puasa-puasa dikit. Tapi ini untuk tujuan yang lebih besar,” katanya.
Meski begitu, Hasbullah memastikan pihaknya tidak tinggal diam. Ia berjanji terus mendorong agar sistem jaminan kesehatan di Depok dan Jawa Barat bisa kembali diperkuat ketika kondisi keuangan membaik.
“Saya akan coba suarakan lagi agar bisa kembali normal. Persoalannya memang duit. Dari Rp40 miliar tinggal Rp5 miliar, ya otomatis jumlah kaplingnya dikurangi,” tuturnya.
Sebagai langkah transisi, Hasbullah mengungkapkan Pemprov Jawa Barat telah menyiapkan program alternatif. Pada akhir 2025 lalu, Pemprov meng-cover sekitar 1 juta tenaga kerja informal melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dengan premi ditanggung pemerintah.
Program tersebut dilanjutkan pada 2026 dengan skema patungan. Sebanyak 500 ribu peserta dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat, sementara 500 ribu lainnya ditanggung bersama oleh 27 kabupaten/kota.
“Nah satu juta ini bisa jadi peluang bagi masyarakat yang belum punya BPJS atau KIS, khususnya pekerja informal yang tidak menerima upah,” jelasnya.
Hasbullah menegaskan, kebijakan tersebut menjadi solusi sementara sambil menunggu skema UHC kembali normal. “Itu solusi sementara, sambil UHC-nya kita dorong supaya ke depan bisa lebih baik,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan