INDORAYATODAY.COM – Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menemui ratusan mahasiswa Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Bogorraya yang menggelar unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (23/6/2026).
Dalam aksi bertajuk “Indonesia Darurat, Bogor Penggugat” tersebut, Jenal memastikan seluruh poin tuntutan mahasiswa akan diteruskan ke pemerintah pusat tanpa ada perubahan.
“Saya dan Ketua DPRD berkomitmen meneruskan semua poin tuntutan ini kepada pemerintah pusat. Melalui DPRD, kami maksimalkan dalam waktu seminggu surat ini sudah sampai ke DPR RI. Tidak ada poin yang kami potong,” ujar Jenal Mutaqin seusai menerima aspirasi massa.
Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
Salah satu isu utama yang disuarakan mahasiswa adalah evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menanggapi hal itu, Jenal menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan program nasional. Namun, Pemkot Bogor berkomitmen penuh melakukan pengawasan ketat melalui Satuan Tugas (Satgas) MBG guna memastikan keamanan pangan.
“Kemarin kami bertindak tegas dengan menutup 2 dapur dari 14 yang ada. Prosedur operasi standar (SOP) kami jelas, jika ada menu yang tidak sesuai atau ada kasus keracunan, langsung kami sidak dan tutup,” tegas Jenal.
Selain kualitas makanan, Satgas MBG Kota Bogor juga mengawasi sistem pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dapur penyedia, salah satunya di kawasan Burangrang, agar tidak mencemari lingkungan.
Jenal menekankan, seluruh dapur penyedia MBG wajib terverifikasi resmi oleh sistem pusat. “Semua dapur harus tercatat resmi di portal MBG pusat dan berstatus ‘centang biru’. Jika ada praktik jual beli atau pelanggaran sistem, kami pastikan akan melaporkannya ke pihak berwajib,” imbuhnya.
Tujuh Tuntutan Mahasiswa
Selain persoalan MBG, unjuk rasa yang berlangsung kondusif ini juga membawa sejumlah isu krusial lainnya. Secara keseluruhan, Aliansi BEM Se-Bogorraya menyerahkan tujuh tuntutan utama, yaitu:
Evaluasi Program MBG: Meminta penghentian sementara dan evaluasi menyeluruh tata kelola pelaksanaan.
Refungsi Anggaran Konstitusi: Menyesuaikan penggunaan anggaran MBG agar sesuai amanat konstitusi.
Stabilitas Harga: Menjaga stabilitas harga BBM dan kebutuhan pokok masyarakat.
Pemerintahan Bersih: Penguatan pemberantasan KKN dan penerapan sistem meritokrasi.
Reformasi Regulasi: Evaluasi aturan politik dengan melibatkan partisipasi bermakna masyarakat.
RUU Perampasan Aset: Mendorong percepatan pengesahan undang-undang perampasan aset untuk memberantas korupsi.
Pemberantasan Mafia Tanah: Penyelesaian konflik agraria dan kepastian hukum hak masyarakat.
“Kritik mereka sangat positif untuk menstimulus pemerintah agar fokus pada penyelesaian mafia tanah dan pemberantasan korupsi. Semua ini sedang berproses di tingkat pusat,” pungkas Jenal.
Tinggalkan Balasan