KOTA BEKASI, INDORAYATODAY.COM – Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menerima kunjungan kerja DPRD Kota Depok, Selasa (1/9/2026).
Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Depok, Yeti Wulandari dan Ketua Komisi B DPRD Depok, Hamzah.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Bekasi, Kompleks Pemerintah Kota Bekasi.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas strategi penguatan ekonomi perkotaan.
Salah satu fokus pembahasan yakni optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Harris mengatakan, penguatan ekonomi daerah membutuhkan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
“Program tidak harus dibebankan kepada satu OPD. Masing-masing perangkat daerah dapat berkontribusi sesuai tugas dan kewenangannya,” ujar Harris.
Menurutnya, pola kolaborasi tersebut dapat membuat pengembangan kawasan ekonomi berjalan lebih optimal.
Termasuk dalam pengelolaan kawasan olahraga dan ruang publik yang memiliki potensi ekonomi cukup besar.
Kawasan olahraga, kata Harris, tidak hanya dapat digunakan untuk kegiatan olahraga.
Fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan untuk konser, festival hingga kegiatan masyarakat berskala besar.
Pemanfaatan secara multifungsi dinilai dapat membuka sumber pendapatan baru bagi daerah.
“Kawasan olahraga dapat menjadi ruang interaksi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor perdagangan dan jasa,” katanya.
Harris juga memaparkan pengembangan konsep Sports City sebagai salah satu strategi menggerakkan ekonomi perkotaan.
Pemanfaatan stadion dan Gedung Olahraga (GOR) dapat memberikan kontribusi melalui penyewaan fasilitas.
Kegiatan berskala besar juga berpotensi mendatangkan masyarakat dari luar daerah.
Dampaknya dapat dirasakan sektor perhotelan, kuliner, pusat perbelanjaan hingga jasa lainnya.
Potensi tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah.
Pengelolaan parkir dan utilitas secara profesional juga menjadi perhatian dalam optimalisasi kawasan.
Tak hanya mengejar PAD, Pemkot Bekasi turut mengintegrasikan pelaku UMKM dalam aktivitas kawasan.
Salah satunya melalui penyediaan Food Zone saat berlangsung kegiatan besar di kawasan stadion.
Skema tersebut memberikan kesempatan UMKM menjangkau konsumen dalam jumlah besar.
UMKM binaan juga diberi ruang berjualan dalam kegiatan rutin seperti Car Free Day.
Pemerintah daerah turut mendorong legalitas usaha melalui fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Fasilitasi dilakukan dengan sistem jemput bola agar semakin banyak UMKM memiliki legalitas.
Pemkot Bekasi juga membuka peluang kolaborasi UMKM kuliner dengan pusat perbelanjaan.
Langkah tersebut diharapkan memperluas pasar sekaligus menciptakan captive market bagi UMKM lokal.
“Pengembangan ekonomi harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal,” tutur Harris.
Dalam kunjungan tersebut, DPRD Depok menggali informasi mengenai kebijakan dan praktik pengembangan ekonomi yang diterapkan Pemkot Bekasi.
Informasi tersebut diharapkan menjadi bahan pembelajaran dalam merumuskan kebijakan peningkatan ekonomi dan PAD di Kota Depok.
Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan dialog interaktif antara Komisi B DPRD Depok dan Pemkot Bekasi.
Kegiatan ditutup dengan foto bersama serta pertukaran cinderamata.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarpemerintah daerah.
Hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan ekonomi daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan