INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membuka Rakernas AKSI 2026 di Gedung DPR, Jakarta, yang diikuti kepala desa dari 28 provinsi.
Dasco membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) 2026 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.
Forum tersebut diikuti para kepala desa dari 28 provinsi dan 160 kabupaten/kota. Pembukaan Rakernas turut dihadiri Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Sari Yuliati.
Menteri Desa Yandri Susanto serta Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria juga hadir dalam agenda tersebut.
Dasco mengatakan Rakernas AKSI tidak hanya menjadi forum pertemuan kepala desa, tetapi juga akan menghasilkan rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah.
“Setelah rakernas mereka akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah melalui Menteri Desa tentunya,” kata Dasco dalam konferensi pers setelah pembukaan.
Rekomendasi tersebut akan menjadi masukan bagi pemerintah setelah seluruh rangkaian Rakernas selesai.
Menteri Desa Yandri Susanto mengatakan pemerintah menunggu rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakernas AKSI 2026. Menurutnya, masukan dari kepala desa penting dalam mendukung pembangunan nasional yang dimulai dari desa.
Yandri mengaitkan hal tersebut dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan pemerintah juga akan mendiskusikan rekomendasi AKSI bersama DPR.
Sejumlah program pemerintah yang berkaitan dengan desa antara lain koperasi desa, BUMDes, dan desa tematik.
“Program Pak Prabowo banyak sekali di desa: ada koperasi desa, BUMDes, ada desa tematik. Intinya, kami siap bersama dengan AKSI mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka, yaitu membangun dari desa dan pengentasan kemiskinan sekaligus pemerataan ekonomi,” ujar Yandri.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) AKSI Irawadi mengapresiasi kesempatan bertemu langsung dengan pimpinan DPR dan pemerintah.
Menurut Irawadi, komunikasi tersebut menunjukkan tidak adanya jarak antara parlemen, pemerintah, dan masyarakat desa.
“Saya kepala desa, pemerintahan terbawah, tapi bisa berkomunikasi dengan pimpinan DPR juga kementerian. Ini hal yang sangat kami banggakan,” ucap Irawadi.
Ia menegaskan AKSI berkomitmen membantu dan mendukung kebijakan pemerintah pusat.
Irawadi juga menilai kepala desa sebagai bagian dari pemerintahan terbawah memiliki posisi untuk mendukung kebijakan pemerintah agar dapat berjalan di tingkat desa.
“Sebagai pemerintah terbawah kami tidak mungkin mau meludah ke atas karena kalau kami meludah ke atas, kami menghujat pemerintah di pusat, sama saja ludah itu akan jatuh ke muka kami,” katanya.
Melalui Rakernas tersebut, Dasco menyebut kepala desa akan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah melalui Menteri Desa. Rekomendasi itu kemudian dapat menjadi bahan pembahasan pemerintah bersama DPR.
Tinggalkan Balasan