INDORAYATODAY.COM — Cadangan beras pemerintah Indonesia yang dikelola Perum Bulog saat ini mencapai sekitar 4,5 juta ton. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan cadangan beras pemerintah terbesar di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Jika dibandingkan dengan negara tetangga, stok beras Indonesia jauh melampaui cadangan penyangga Malaysia yang berada di kisaran 200.000 ton (per Agustus 2026) dan fasilitas National Food Authority (NFA) Filipina yang diperkirakan sebesar 286.500 ton (per September 2026).

Secara nominal, cadangan beras nasional mencapai 22,5 kali lipat stok Malaysia dan 15,7 kali lipat stok NFA Filipina.

Capaian melimpah ini tidak terlepas dari rekor pengadaan dalam negeri. Hingga 27 Oktober 2026, penyerapan gabah dan beras petani oleh Bulog menembus 4.238.543 ton setara beras, atau mencapai 105,96 persen dari target pemerintah yang sebesar 4 juta ton. Catatan ini menjadi rekor penyerapan tertinggi sepanjang sejarah Perum Bulog.

Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa besarnya cadangan pangan ini menjadi jaminan kepastian pasokan bagi masyarakat, terutama dalam mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras menjelang Natal dan Tahun Baru. Stok beras yang dikelola Bulog saat ini sangat memadai, mencapai sekitar 4,5 juta ton,” tegas Ahmad Rizal dalam Rapat Koordinasi Terbatas Pangan di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Rizal menambahkan, melimpahnya stok di gudang pemerintah harus diikuti dengan efektivitas penyaluran di tingkat konsumen agar mampu meredam gejolak harga pasar dan menjaga daya beli masyarakat.

“Arahan pemerintah sangat jelas, stok yang melimpah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, Bulog tidak hanya memastikan beras tersedia di gudang, tetapi juga mempercepat penyalurannya melalui SPHP dan bantuan pangan,” lanjutnya.

BACA JUGA:  Bebas dari Perompak Somalia, 4 ABK WNI Disambut Menko PMK Sugiono

Sebagai langkah intervensi pasar, pemerintah menyiapkan tambahan alokasi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 1 juta ton.

Di saat bersamaan, program Bantuan Pangan Beras alokasi Oktober–Desember 2026 kembali disalurkan kepada 33,2 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP), di mana masing-masing keluarga menerima alokasi 10 kilogram beras per bulan.

Melalui jaringan logistik dan pergudangan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, penguatan cadangan beras nasional ini diharapkan menjadi benteng pertahanan pangan Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian iklim global maupun dinamika pasar internasional.