INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Nuryuliani, menilai persoalan sampah di Kota Depok telah memasuki tahap darurat dan membutuhkan kebijakan yang tepat sasaran. Ia menyoroti belum adanya kejelasan insentif bagi pemilah sampah di tingkat wilayah.
Menurut Nuryuliani, pemilah sampah merupakan garda terdepan dalam mengurangi volume sampah sebelum masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun, peran tersebut dinilai belum diimbangi dengan dukungan anggaran yang memadai.
Ia mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kota Depok yang mengalokasikan anggaran Rp300 juta per RW sebagai langkah besar dalam penguatan program lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Meski demikian, ia meminta agar kebijakan tersebut benar-benar menyentuh pelaku pengelolaan sampah di lapangan.
“Pertanyaannya sederhana tapi penting, apakah para pemilah sampah juga mendapatkan insentif?” ujar Nuryuliani, Kamis (8/1).
Ia menilai, di tengah meningkatnya volume sampah, penguatan pemilahan di hulu menjadi langkah strategis untuk menekan beban TPA. Hal tersebut dinilai penting mengingat kondisi TPA Cipayung yang sempat mengalami longsor akibat kelebihan kapasitas.
“Kalau kita lihat, di TPA Cipayung sampai terjadi longsor dan kendaraan terperosok. Ini menunjukkan beban sampah sudah sangat berat. Peran pemilahan di hulu harus diperkuat,” katanya.
Nuryuliani juga menyoroti komponen penggunaan dana Rp300 juta per RW yang mencakup insentif kader Posyandu dan penguatan ketahanan keluarga. Ia menilai kebijakan tersebut wajar, tetapi mengingatkan masih ada kader lain yang berperan penting, termasuk pengelola sampah di tingkat RW.
Menurut dia, pemberian insentif kepada pemilah sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga bentuk apresiasi terhadap kontribusi mereka dalam menjaga lingkungan.
“Insentif ini bukan semata soal uang, tetapi soal menjaga semangat warga agar konsisten memilah sampah dari sumbernya,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika insentif bagi pemilah dan pengelola sampah diaktifkan secara serius, beban TPA akan berkurang dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah akan meningkat.
Nuryuliani mendorong Pemerintah Kota Depok memastikan kebijakan pengelolaan sampah ke depan lebih adil dan berdampak nyata bagi pelaku di lapangan. Menurut dia, solusi jangka panjang harus berfokus pada penguatan sistem pemilahan sejak dari sumber.
“Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang berpihak pada solusi jangka panjang dan menyentuh langsung pelaku di lapangan,” kata Nuryuliani. ***
Tinggalkan Balasan