INDORAYATODAY.COM – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan respons terkait rencana pengangkatan 32 ribu pegawai inti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus PPPK. Dasco menekankan agar para petugas di garda depan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut mampu menunjukkan kinerja yang profesional setelah resmi direkrut negara.
Dasco menyatakan, informasi mengenai pengangkatan ini telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Komisi IX DPR RI. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam proses seleksi tersebut.
“Tentu komisi teknis telah menyusun rekomendasi perekrutan. Harapannya, pemenuhan persyaratan dan kriteria di lapangan harus terpenuhi dengan baik agar mereka yang direkrut benar-benar bisa bekerja secara optimal,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Menurut Dasco, karena para pegawai ini nantinya akan dibiayai oleh negara, maka dedikasi dalam melayani masyarakat menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Apalagi, SPPG merupakan pilar utama dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional.
Formasi Khusus Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebelumnya mengonfirmasi bahwa mulai 1 Februari 2026, sebanyak 32 ribu pegawai inti akan beralih status menjadi PPPK. Formasi ini dikhususkan bagi tiga posisi krusial di setiap dapur umum, yakni Kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan.
“Tiga komponen utama Badan Gizi di setiap SPPG, yaitu kepala satuan, ahli gizi, dan akuntan yang sudah beroperasi lama, dipastikan akan menjadi PPPK,” jelas Dadan.
Sementara itu, bagi personel yang baru bergabung, BGN akan memberlakukan seleksi melalui mekanisme tes di tahap selanjutnya. Dadan juga mengklarifikasi bahwa posisi relawan tidak termasuk dalam skema pengangkatan ASN ini, lantaran kedudukan mereka adalah sebagai mitra pendukung satuan pelayanan.
Tinggalkan Balasan