INDORAYATODAY.COM – Media internasional The Telegraph menyoroti kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia.
Langkah tersebut dinilai menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan sulit yang patut menjadi pelajaran bagi para pemimpin politik di negara-negara Barat.
Penilaian tersebut disampaikan oleh dosen Departemen Hubungan Internasional Webster University, Rovshan Ibrahimov, dalam tulisannya di The Telegraph, Kamis (17/9/2026).
Ibrahimov mengulas kebijakan ekonomi Prabowo—atau yang ia sebut sebagai Prabowonomics—khususnya melalui pembentukan Daya Anagata Nusantara (Danantara).
“Untuk mencabut struktur yang telah berakar kuat, diperlukan tangan yang cukup tegas,” ujar Ibrahimov seperti dikutip Jumat (18/9/2026).
Menurutnya, membenahi BUMN yang telah berkembang selama puluhan tahun membutuhkan keberanian besar untuk menghadapi berbagai kepentingan yang terlanjur mengakar.
Dia membandingkan langkah tegas Prabowo dengan kondisi politik di negara-negara Barat, seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang dinilainya kerap ragu memangkas struktur birokrasi akibat takut menghadapi resistensi.
Dalam tulisannya, Ibrahimov menggarisbawahi skala pembenahan BUMN di bawah pengelolaan Danantara. Prabowo sebelumnya memperkirakan terdapat sekitar 300 hingga 400 entitas, tetapi hasil pemetaan menunjukkan jumlahnya mencapai 1.074 entitas akibat peningkatan anak dan cucu perusahaan.
Kondisi tersebut dinilai dapat memperlemah akuntabilitas, memicu fungsi tumpang-tindih, serta meningkatkan potensi pemborosan anggaran.
Hingga Agustus 2026, Danantara tercatat telah menghapus 290 entitas melalui mekanisme merger, likuidasi, dan divestasi. Pemerintah menargetkan penataan 300 entitas BUMN dapat rampung hingga akhir tahun.
Ibrahimov juga menanggapi sejumlah kritik terkait kewenangan ekonomi Danantara yang sangat besar di bawah kepemimpinan Presiden. Berbeda dari sovereign wealth fund konvensional yang berfokus pada investasi dan imbal hasil finansial jangka panjang, Danantara difungsikan untuk mengoptimalkan dividen dan aset BUMN demi mendukung prioritas pembangunan nasional, seperti hilirisasi industri.
“Di sinilah letak inti Prabowonomics: Presiden meyakini bahwa kekayaan nasional Indonesia harus digunakan secara lebih terarah demi kemakmuran rakyatnya,” tegas Ibrahimov.
Ia menyamakan model Danantara dengan strategi industrialisasi di sejumlah negara Asia, seperti Jepang, Korea Selatan di era Presiden Park Chung-hee, dan Taiwan. Negara-negara tersebut sukses memanfaatkan modal serta kebijakan pemerintah untuk mencetak pertumbuhan ekonomi pesat.
“Danantara merupakan upaya Prabowo untuk menggerakkan neraca keuangan negara bagi kepentingan mereka yang pada hakikatnya merupakan pemiliknya: rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan