INDORAYATODAY.COM, JAKARTA — Komisi II DPR RI meminta pemerintah daerah memperkuat mitigasi dengan memetakan kawasan rawan bencana menyusul banjir bandang yang melanda Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan pemetaan diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran mengenai potensi bencana di setiap wilayah dan dapat menyiapkan langkah antisipasi lebih dini.
Dorongan tersebut, menurut Bahtra, juga telah dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar setiap potensi-potensi bencana di berbagai daerah harus dipetakan,” kata Bahtra Rabu (23/9/2026).
Bahtra menilai pemetaan tidak dapat berjalan sendiri. Pemerintah daerah perlu terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Koordinasi tersebut diperlukan untuk memperkuat pemantauan sekaligus kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana.
“Karena memang negara kita rawan bencana, jadi di setiap saat kita juga memang harus mawas diri. Hampir semua daerah memang rawan bencana, jadi tentu itu terus harus diantisipasi sejak dini,” ujarnya.
Menurut Bahtra, bencana alam memang tidak seluruhnya dapat diprediksi secara pasti. Namun, potensi dan perkembangan kondisi yang dapat memicu bencana tetap bisa dipantau sebagai dasar mengambil langkah mitigasi.
Karena itu, kesiapsiagaan pemerintah pusat dan daerah dinilai perlu dilakukan sebelum bencana terjadi, bukan hanya ketika penanganan darurat sudah dibutuhkan.
“Tentu juga ke depan ini menjadi perhatian khusus dari DPR bersama pemerintah agar memang harus siap siaga setiap waktu. Jadi kita harus mawas diri sebelum bencana itu datang, memang harus ada pemetaan,” kata Bahtra.
Pernyataan Bahtra disampaikan setelah banjir bandang menerjang Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, pada Senin (21/9/2026) malam.
Banjir berdampak pada permukiman warga hingga kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok di Arosuka. Sejumlah kantor pemerintahan, termasuk Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Badan Keuangan Daerah, DPMN, Bapelitbang hingga kawasan DPRD, dilaporkan terdampak.
Data BNPB hingga Selasa (22/9/2026) pukul 18.45 WIB mencatat satu orang meninggal dunia dan satu orang masih dalam pencarian. Satu warga mengalami luka berat dan tiga lainnya luka ringan.
Bencana tersebut juga menyebabkan sembilan kepala keluarga atau 32 warga mengungsi sementara.
Bahtra menyampaikan dukacita sekaligus keprihatinan atas bencana tersebut. Menurut dia, kejadian di Solok kembali menunjukkan pentingnya penguatan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.
“Yang dibutuhkan adalah bagaimana kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan agar kita bisa menghadapi berbagai macam permasalahan yang tentu bencana di mana-mana terjadi,” ujarnya.
Bahtra menekankan bahwa pemetaan kawasan rawan perlu menjadi bagian dari kesiapsiagaan daerah. Dengan pemetaan tersebut, pemerintah dapat mengenali wilayah yang memiliki risiko dan menyiapkan langkah antisipasi sesuai karakteristik daerah masing-masing.
Selain pemetaan, pengawasan terhadap perkembangan kondisi cuaca dan potensi bencana juga dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Komisi II DPR berharap koordinasi Kemendagri, pemerintah daerah, BMKG dan BNPB semakin diperkuat agar langkah mitigasi dapat dilakukan lebih awal dan penanganan ketika bencana terjadi berjalan lebih terkoordinasi. ***
Tinggalkan Balasan