INDORAYATODAY.COM — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional serta menindak tegas praktik impor ilegal yang merugikan produsen dalam negeri. .

Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa industri TPT merupakan sektor padat karya strategis yang menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja, menyumbang 0,97 persen terhadap PDB, dan mencatatkan nilai ekspor hingga 12 miliar dolar AS.

“Industri TPT ini tumbuhnya di atas pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,6 persen. Pak Presiden meminta agar dilakukan peninjauan ulang terhadap regulasi perizinan teknis (Pertek) guna mempermudah masuknya pasokan bahan baku industri,” ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Selasa.

Selain kemudahan bahan baku, fokus utama pemerintah adalah menertibkan maraknya impor garmen ilegal di sektor hilir yang merusak pasar domestik.

“Khusus untuk di hilir, gangguan melalui impor kiloan ataupun bulk rest diminta oleh Pak Presiden kepada Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan karena sangat mengganggu produsen garmen dalam negeri,” tegasnya.

Pemerintah juga berencana mengevaluasi regulasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), skema PPN untuk produk ekspor, serta mendorong Badan Pengelola Investasi Danantara dan sektor perbankan aktif membantu restrukturisasi keuangan serta permodalan perusahaan tekstil nasional.

 

BACA JUGA:  Presiden Prabowo Bakal Perluas Tambak Produktif demi Kesejahteraan Rakyat