JAKARTA, INDORAYATODAY.COM – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyoroti serius kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah tersangka.
Komisi III DPR bahkan mendesak Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menerapkan pasal makar terhadap para tersangka.
“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar oleh karena itu Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” ujar Habiburokhman.
Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman dalam Rapat Kerja Komisi III DPR bersama Kapolri di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Rapat tersebut membahas penanganan perkara penyadapan, akses ilegal (illegal access), hingga dugaan penghilangan data elektronik.
Legislator Partai Gerindra itu menegaskan, pengusutan kasus tidak boleh berhenti pada penetapan sejumlah tersangka.
Komisi III meminta kepolisian menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam rangkaian tindak pidana tersebut.
“Kami mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap tindak pidana tersebut,” kata Habiburokhman.
Namun, apresiasi tersebut sekaligus disertai dorongan agar penyidik mengembangkan perkara secara menyeluruh.
Menurut Habiburokhman, transparansi dan profesionalitas menjadi kunci agar penanganan kasus berjalan sesuai ketentuan hukum.
Komisi III juga meminta seluruh proses penyidikan dilakukan secara akuntabel dan tidak tebang pilih.
“Komisi III DPR RI meminta penanganan dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel,” tegas Habiburokhman.
Tinggalkan Balasan