INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memastikan sejumlah proyek infrastruktur tetap masuk dalam agenda pembangunan 2027. Di antaranya flyover Margonda, pelebaran Jalan Sawangan hingga akses keluar tol, serta pembebasan lahan Jalan Muhidin.
Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan, program-program tersebut telah memiliki alokasi anggaran untuk tahun depan. Pemerintah kota kini berfokus mengevaluasi kesiapan pelaksanaan sekaligus mengidentifikasi kemungkinan kendala di lapangan.
Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi infrastruktur bersama jajaran pemerintah kota di Balai Kota Depok, Senin (26/10/2026).
Supian menjelaskan, rapat tersebut menjadi kesempatan untuk memeriksa kembali rencana pembangunan yang telah dianggarkan.
Ia ingin memastikan pekerjaan dapat berjalan sesuai target tanpa menghadapi hambatan yang belum diantisipasi.
“Saya ingin memastikan apakah insyaallah sesuai target selesai atau mungkin masih ada kendala. Tapi alhamdulillah tadi semuanya sudah sesuai yang direncanakan,” ujar Supian seusai rapat.
Sejumlah pekerjaan yang menjadi agenda tahun depan mencakup flyover Margonda, kelanjutan pelebaran Jalan Sawangan hingga akses keluar tol, dan pembebasan lahan Jalan Muhidin.
“Flyover Margonda, melanjutkan pelebaran Jalan Sawangan sampai akses exit toll. Belanja pembebasan lahan Jalan Muhidin. Itu yang kita lanjutkan kalau 2027,” katanya.
Supian menegaskan, alokasi anggaran pembangunan 2027 telah disusun. Adapun rincian pekerjaan berada pada perangkat daerah teknis sesuai bidang masing-masing.
Rapat koordinasi tersebut juga membahas kebutuhan infrastruktur pelayanan publik untuk tahun-tahun berikutnya.
Supian meminta masukan dari camat dan lurah mengenai kondisi fasilitas pemerintahan di wilayah mereka, termasuk kantor kelurahan dan puskesmas.
Masukan tersebut akan menjadi bahan untuk menentukan pembangunan mana yang perlu diprioritaskan dalam perencanaan berikutnya.
“Yang kedua, kita mendengarkan masukan, saran, atau harapan dari para lurah, camat tentang kondisi di lapangan, termasuk sarana penunjang pemerintahan dari mulai kantor kelurahan, termasuk puskesmas,” jelasnya.
Menurut Supian, pembahasan kebutuhan infrastruktur untuk 2028 perlu dilakukan sejak sekarang karena proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) akan dimulai pada awal 2027.
Dengan persiapan lebih dini, pemerintah kota dapat menentukan fasilitas yang paling membutuhkan pembangunan sebelum usulan dibawa ke forum perencanaan.
“Makanya dari awal kita sudah tarik diskusi itu apa yang menjadi prioritas. Puskesmas mana yang harus kita bangun, kantor kelurahan mana yang harus bangun,” ujarnya.
Supian mengingatkan bahwa keterlambatan memasukkan kebutuhan pembangunan ke dalam Musrenbang dapat berdampak pada mundurnya waktu pelaksanaan.
“Jangan sampai nanti di Musrenbang terlewat. Karena kalau terlewat Musrenbang besok, nanti konsekuensinya mundur lagi satu tahun berikutnya,” katanya.
Karena itu, evaluasi program 2027 dan pemetaan kebutuhan 2028 dilakukan bersamaan agar pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan tetap berjalan, sementara kebutuhan baru masyarakat tidak terlewat dalam penyusunan prioritas berikutnya.
Tinggalkan Balasan