INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat peningkatan signifikan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kota Depok tahun 2025. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Supian Suri, skor integritas Depok melonjak dari 62 menjadi 72,85 dalam satu tahun.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Brigjen Pol. Bahtiar Ujang menyampaikan capaian tersebut dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2027.
Menurut Bahtiar, SPI merupakan instrumen KPK untuk mengukur integritas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dan menjalankan tata kelola pemerintahan.
“Skor ini menunjukkan integritas Pemerintah Kota Depok dalam memberikan pelayanan publik, integritas kepemimpinan, sistem yang dibangun, serta integritas masing-masing aparatur,” ujar Bahtiar.
Ia menjelaskan, penilaian SPI mencakup empat aspek utama, yakni integritas pelayanan publik, integritas kepemimpinan, integritas sistem (transparansi dan akuntabilitas), serta integritas individu aparatur.
Bahtiar secara khusus mengapresiasi kenaikan skor SPI Kota Depok yang dinilai cukup tajam dalam waktu relatif singkat.
“Skor Depok naik dari 62 menjadi 72. Kenaikan ini cukup signifikan dan patut diapresiasi,” kata Bahtiar.
Ia menyebutkan, lonjakan skor tersebut mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan dan upaya serius pemerintah daerah dalam membangun sistem pencegahan korupsi.
“Di bawah pimpinan Pak Wali Kota sekarang, terlihat ada upaya perbaikan yang nyata. Ini progres yang baik,” ujarnya.
Meski memberikan apresiasi, KPK mendorong Pemerintah Kota Depok untuk menjaga konsistensi dan melanjutkan perbaikan yang telah dilakukan. Menurut Bahtiar, skor 72,85 masih berada di bawah kategori “terjaga”, namun menjadi fondasi penting menuju target yang lebih tinggi.
“Kita harapkan ke depan bisa mencapai skor 78. Skor ini menunjukkan pemerintah daerah sudah terjaga, baik dari sisi pelayanan publik, integritas, maupun transparansi,” katanya.
Ia menegaskan, kehadiran KPK dalam forum tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan agar pemerintah daerah terus berada di jalur yang benar.
“Kami keliling bukan untuk melakukan OTT, tetapi untuk memastikan tata kelola diperbaiki agar tidak ada yang menjadi sasaran penindakan,” ujarnya.
KPK menilai peningkatan skor SPI Kota Depok sebagai sinyal positif atas perbaikan tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Wali Kota Supian Suri. Dengan menjaga konsistensi reformasi birokrasi dan penguatan integritas, Kota Depok dinilai memiliki peluang besar keluar dari kategori rentan dan menuju status pemerintahan yang terjaga. ***
Tinggalkan Balasan