INDORAYATODAY.COM – Pemerintah bersama pimpinan DPR tengah menggodok sejumlah skema penyelesaian terkait nasib guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Salah satu opsi yang disiapkan adalah pemberian insentif bulanan.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan, pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat tertutup bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Rapat tersebut juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).
“Tadi pagi kami memenuhi undangan pimpinan DPR untuk membahas nasib guru non-ASN. Dalam pertemuan itu, kami mendiskusikan dan mematangkan beberapa simulasi penyelesaian,” ujar Nasaruddin dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Menurut Nasaruddin, persoalan guru honorer di lingkungan Kemenag relatif lebih sederhana dan bisa dipetakan dengan baik dibandingkan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Salah satu skema utama yang diusulkan Kemenag adalah pemberian insentif bagi guru honorer yang belum bisa diangkat menjadi ASN karena keterbatasan kuota dan besarnya jumlah tenaga pendidik.
“Bagi guru honorer yang belum bisa terangkat sekarang karena jumlahnya yang sangat banyak, kami mengusulkan untuk diberikan insentif sebesar Rp 1,5 juta per bulan. Usulan ini sebelumnya juga sudah disetujui oleh Komisi VIII DPR dan kini kami bawa ke tingkat pimpinan,” jelas Menag.
Nasaruddin menambahkan, skema insentif ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek yang konkret untuk meningkatkan kesejahteraan para guru madrasah non-ASN sembari pemerintah terus menyusun langkah penyelesaian jangka panjang.
Tinggalkan Balasan