INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Pemerintah mempercepat realisasi belanja negara sejak awal 2026 sebagai strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan percepatan belanja dilakukan agar dampak fiskal terhadap perekonomian dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun.
“Belanja pemerintah memang ditarik lebih awal agar pelaksanaannya lebih merata sepanjang tahun, sehingga dampaknya terhadap perekonomian menjadi lebih baik,” ujar Purbaya dalam keterangannya, Rabu (22/7/2026).
Hingga akhir Juni 2026, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.298,6 triliun atau 41,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.149,7 triliun. Nilai tersebut tumbuh 29,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari jumlah tersebut, belanja kementerian dan lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp658,9 triliun atau 43,6 persen dari pagu, sedangkan belanja non-K/L mencapai Rp639,7 triliun atau 39 persen dari pagu.
Menurut Purbaya, peningkatan belanja K/L didorong oleh pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), pembangunan infrastruktur, hingga pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 aparatur sipil negara.
Sementara itu, kenaikan belanja non-K/L dipengaruhi pembayaran manfaat pensiun, subsidi, serta kompensasi energi berupa bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.
Realisasi belanja K/L terutama ditopang oleh belanja barang yang mencapai Rp267,4 triliun atau meningkat 100,7 persen dibandingkan semester I 2025.
Kenaikan tersebut dipengaruhi antara lain oleh penyaluran anggaran Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp98,8 triliun, Dana BOS Swasta Rp4,8 triliun, insentif biodiesel Rp20,1 triliun, pelayanan kesehatan Rp7,8 triliun, serta stabilisasi pangan Rp3,2 triliun.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat subsidi dan kompensasi energi untuk menjaga daya beli masyarakat. Hingga semester I 2026, realisasinya mencapai Rp233 triliun atau 52,1 persen dari pagu APBN.
Program tersebut mencakup penyaluran BBM bersubsidi sebanyak 7,98 juta kiloliter, LPG 3 kilogram sebesar 3,56 juta ton, listrik bersubsidi bagi 43,1 juta pelanggan, pupuk bersubsidi 4,5 juta ton, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 2,4 juta debitur.
Selain belanja pemerintah pusat, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga akhir semester I 2026 mencapai Rp357,4 triliun atau 51,6 persen dari pagu APBN.
Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pembayaran gaji 4,3 juta aparatur sipil negara daerah, pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 42,3 juta siswa, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) bagi 5,8 juta peserta didik PAUD, Program Indonesia Pintar bagi 992 ribu siswa, serta pembayaran tunjangan kepada 616 ribu guru.
Pemerintah menyebut penyaluran TKD terus membaik seiring meningkatnya kinerja pemerintah daerah dalam menyerap anggaran, perubahan mekanisme penyaluran tunjangan guru menjadi bulanan, serta relaksasi penyaluran bagi daerah yang terdampak bencana. ***
Tinggalkan Balasan