INDORAYATODAY.COM – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan parlemen akan mengkaji terlebih dahulu usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan pengadilan ad hoc khusus BUMN.
Menurut Dasco, gagasan tersebut muncul karena dorongan semangat Presiden dalam menyoroti buruknya tata kelola BUMN di masa lalu.
“Ya, itu kan tadi ada usulan karena Pak Presiden terlalu bersemangat menyampaikan bahwa memang ke belakang itu BUMN-BUMN kita banyak yang rugi karena tata kelola yang tidak baik,” ujar Dasco di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dasco menegaskan bahwa DPR belum mengambil keputusan final atas wacana tersebut. Pembentukan lembaga peradilan baru memerlukan pembahasan mendalam antara pihak legislatif dan eksekutif.
“Tentunya kami akan kaji dulu mengenai hal itu. Jika pun nanti ada regulasinya, tentu itu dibahas bersama antara pemerintah dan DPR,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut tata kelola serta dugaan penyimpangan manajemen BUMN dalam kurun 30 tahun terakhir.
Usulan tersebut disampaikan Presiden saat berpidato dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang,” kata Prabowo.
Selain opsi penegakan hukum, Kepala Negara juga membuka wacana pemberian pengampunan khusus bagi para pengurus BUMN yang bersedia mengakui kesalahan serta mengembalikan kerugian negara.
“Jika perlu, kita berikan peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang bertobat, sadar, dan mengakui. Ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan,” tutur Presiden.
Dalam pidatonya, Prabowo menyayangkan banyaknya perusahaan plat merah yang tidak produktif dan terus mencatatkan kerugian.
Dia menegaskan, pemerintah ke depan hanya akan mempertahankan BUMN yang sehat serta mampu memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat.
Tinggalkan Balasan