INDORAYATODAY.COM – Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga loyalitas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak tergiur tawaran pekerjaan sebagai tentara bayaran (mercenary) di luar negeri.
Imbauan tersebut disampaikan Muzani merespons munculnya laporan mengenai sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk warga perbatasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang diduga terlibat dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina.
“Iming-iming atau tawaran pekerjaan, apalagi yang berkonotasi dengan tentara bayaran, saya rasa tidak dibenarkan,” tegas Ahmad Muzani saat melakukan kunjungan kerja di Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (30/9/2026).
Muzani menekankan bahwa selain kesadaran masyarakat, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memperkuat jaminan kesejahteraan dan menyediakan lapangan kerja yang layak, khususnya di wilayah terdepan dan perbatasan. Hal ini penting agar warga setempat tidak rentan terhadap iming-iming berisiko dari pihak asing.
“Pembangunan Natuna tidak boleh hanya dilihat dari perspektif keamanan dan pertahanan. Pemenuhan kebutuhan dasar dan lapangan kerja masyarakat juga harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Dugaan keterlibatan WNI ini menjadi sorotan publik setelah Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina (Foreign Intelligence Service of Ukraine/FISU) membeberkan identitas delapan WNI yang ditengarai bergabung dengan militer Rusia.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, berdasarkan pendataan intelijen, para WNI tersebut diduga terkecoh oleh skema perekrutan pihak ketiga dengan iming-iming gaji besar.
“Seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan (satpam) ataupun tenaga administrasi yang diiming-imingi gaji besar,” jelas Dasco.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyampaikan bahwa pihak parlemen masih menunggu hasil investigasi resmi dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Direktorat Jenderal Imigrasi, seraya mengimbau masyarakat yang hendak bekerja di luar negeri untuk selalu menempuh jalur resmi pemerintah.
Tinggalkan Balasan