INDORAYATODAY.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyuarakan kekecewaan usai kembali gagal meraih Hadiah Nobel Perdamaian saat kampanye politik di New York, Jumat (9/10/2026).
Trump mengklaim dirinya telah berhasil menghentikan delapan perang dunia sehingga sangat layak memboyong penghargaan bergengsi tersebut.
Bos Amerika itu bahkan menyindir keputusan komite yang memberikan Nobel Perdamaian kepada sosok yang menurutnya tidak populer atau dikenal luas.
“Kami seharusnya mendapatkan delapan Hadiah Nobel, satu untuk setiap perang yang berhasil kami akhiri,” ujar Trump dalam pidatonya di hadapan para pendukungnya.
Dalam pidato kampanye menjelang pemilu paruh waktu tersebut, Trump mempertanyakan kredibilitas penerima penghargaan yang dipilih oleh Komite Nobel Norwegia.
“Seseorang yang belum pernah saya dengar namanya,” kata Trump mengomentari sang pemenang.
Trump menilai Amerika Serikat di bawah kepemimpinannya lebih berhak menerima penghargaan internasional tersebut. Ia tidak ragu menyebut keputusan komite sebagai bentuk ketidakadilan.
“Amerika Serikat, yang saya wakili sebagai presiden Anda, seharusnya menerima Hadiah Nobel Perdamaian. Keputusan ini adalah noda permanen bagi Norwegia dan pihak-pihak yang mengambil keputusan memalukan itu,” tegasnya.
Selain mengklaim telah menghentikan delapan perang, Trump juga membanggakan perannya dalam mencegah potensi bentrokan militer di Asia.
Seperti ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara, Jepang dengan Korea Utara, hingga konflik China dan Taiwan.
Obsesi Trump terhadap Nobel Perdamaian sejatinya sudah terlihat sejak masa jabatan pertamanya, khususnya setelah menggelar pertemuan puncak dengan pemimpin Korea Utara pada Juni 2018 lalu.
Dalam berbagai kesempatan, ia kerap menjadikan narasi keberhasilan diplomasi luar negerinya sebagai jualan politik untuk mengincar pengakuan internasional.
Meski demikian, penetapan penerima Nobel Perdamaian sepenuhnya merupakan wewenang independen Komite Nobel di Oslo, Norwegia, berdasarkan kriteria penilaian objektif dan bukan atas dasar klaim sepihak seorang tokoh politik.(*)
Tinggalkan Balasan