INDORAYATODAY.COM – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperketat penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia.
Selain memaksimalisasi upaya pemadaman di lapangan, Polri menegaskan proses penegakan hukum terhadap para pelaku perusakan lingkungan tetap berjalan tegas.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyatakan, dari total 97 Laporan Polisi (LP) yang diterima, sebanyak 92 laporan di antaranya telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan. Penyidik kini mulai memfokuskan pemeriksaan pada dugaan keterlibatan korporasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri seusai menghadiri Pertemuan Forum Nasional Pembangunan Hukum di Kantor Kementerian Hukum, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2026) siang.
Guna mengatasi sebaran titik api yang meluas, Polri telah meningkatkan evaluasi serta mengerahkan personel tambahan di tingkat kewilayahan.
Berbagai sarana dan prasarana operasional dikerahkan untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses kendaraan biasa.
Selain alat pemadam khusus seperti X-Fire, petugas di lapangan memanfaatkan kendaraan taktis seperti motor trail dan all-terrain vehicle (ATV) untuk menerobos areal pedalaman.
“Kami terus melakukan evaluasi untuk membantu pemadaman ini. Polri mengerahkan segala sumber daya yang ada untuk melakukan pemadaman,” ujar Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
“Kami menguatkan operasi di kewilayahan untuk memadamkan api dengan berbagai cara, termasuk menggunakan X-Fire, motor trail, hingga ATV agar bisa tembus ke titik-titik api di daerah terpencil,” tambahnya.
Di samping penanganan di lapangan, penegakan hukum secara terukur menjadi prioritas utama kepolisian guna membongkar dalang di balik maraknya karhutla.
“Untuk penegakan hukum, kami sudah melakukan penyidikan dari 97 LP, sebanyak 92 di antaranya naik ke tahap penyidikan. Saat ini pemeriksaan sudah mengerucut pada korporasi yang sedang kami periksa,” tegas Suyudi.
Meski penyidikan telah mengarah pada entitas korporasi, Polri menegaskan proses hukum tetap berjalan secara transparan dan akuntabel. Penetapan tersangka beserta pasal pidana yang disangkakan akan diumumkan secara resmi kepada publik setelah ada perkembangan signifikan dari tim penyidik.
Tinggalkan Balasan