INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) terlibat diskusi mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam forum tersebut, Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menekankan pentingnya kritik yang didasarkan pada data, sekaligus menjelaskan alasan pemerintah menempatkan MBG sebagai bagian dari upaya mendukung pendidikan.
Perdebatan bermula ketika Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, mempertanyakan penggunaan anggaran untuk Program MBG yang dinilai masih berkaitan dengan sektor pendidikan.
“Bagi kami sama karena masih menggunakan sama-sama anggaran pendidikan. Jadi, ini semua sebetulnya masih terkait dengan pendidikan karena anggarannya dari sama-sama pendidikan,” kata Fathimah dalam diskusi publik bertajuk Dua Sisi, Jumat (17/7/2026).
Menanggapi hal itu, Qodari menjelaskan MBG tidak dapat dipisahkan dari proses belajar mengajar karena menyasar persoalan gizi peserta didik.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang diterimanya, sekitar 56 persen siswa datang ke sekolah dalam kondisi belum makan.
“Kalau dia lapar enggak bisa belajar dengan baik, enggak dengerin guru walaupun seberapapun materi yang diberikan oleh guru bagus,” ujar Qodari.
“Dari sini jelas, bahwa MBG itu inheren bagian dari proses pendidikan yang berjalan,” lanjutnya.
Qodari juga menepis anggapan bahwa Program MBG mengurangi perhatian pemerintah terhadap pendidikan tinggi.
Menurut dia, pemerintah tetap memiliki program lain yang secara khusus membantu akses pendidikan, salah satunya Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Ia menyebut anggaran KIP mencapai sekitar Rp15 triliun per tahun untuk membantu lebih dari satu juta mahasiswa.
“Jadi, sebetulnya pemerintah juga punya program. Itu yang saya maksud tadi, jangan dicampurkan dua hal ini. Program MBG itu satu hal, program untuk membantu mahasiswa bisa kuliah itu hal yang lain lagi,” katanya.
Dalam sesi diskusi, Qodari juga menanggapi pertanyaan mengenai mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri tetapi tidak melanjutkan pendidikan karena kendala biaya.
Ia mempertanyakan apakah terdapat data yang menunjukkan jumlah mahasiswa di UI yang kehilangan kesempatan kuliah akibat persoalan tersebut.
“Sekarang di UI itu ada berapa? Fathimah punya enggak data angka kursi kosong yang ada orangnya tapi tidak mendaftar?” tanya Qodari.
Ia kemudian mengajak mahasiswa menyampaikan kritik terhadap Program MBG dengan didukung data dan fakta di lapangan agar perbaikan kebijakan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
“Angkanya berapa kalau di UI? Kalau enggak punya angka, jangan bicara terlalu jauh,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Fathimah menegaskan kritik mahasiswa tidak semata-mata didasarkan pada data statistik, tetapi juga berangkat dari kondisi yang mereka temui di lapangan.
“Kami melihat realitanya. Kita tidak seperti orang-orang yang mungkin punya segudang data-data akan dikeluarkan untuk men-justify pemerintah yang tidak pernah lihat realitanya,” kata Fathimah.
Ia menambahkan, di Universitas Indonesia terdapat dukungan dari para alumni untuk membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan biaya sehingga tetap dapat melanjutkan pendidikan.
Tinggalkan Balasan