DEPOK, INDORAYATODAY.COM – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Depok memberikan sejumlah catatan penting terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Pandangan tersebut disampaikan anggota Fraksi PKB DPRD Depok, Babai Suhaimi, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Kamis (17/9/2026).
PKB menilai perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka pendapatan dan belanja. Perubahan anggaran harus diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Semakin besar anggaran, semakin besar pula kewajiban pemerintah membuktikan manfaatnya. APBD harus bergerak dari logika anggaran terserap menuju logika masalah masyarakat terselesaikan,” kata Babai.
Dalam pandangannya, PKB mencatat pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2026 meningkat dari sekitar Rp4,157 triliun menjadi Rp4,335 triliun. Sementara belanja daerah naik dari Rp4,388 triliun menjadi Rp4,571 triliun.
PKB juga menyoroti pergeseran belanja. Belanja modal meningkat dari sekitar Rp775,87 miliar menjadi Rp1,038 triliun. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi turut naik menjadi sekitar Rp605,76 miliar.
“Pergeseran dari belanja operasi menuju belanja modal perlu diikuti dengan jaminan kualitas pelaksanaan dan manfaat pembangunan. Ukurannya bukan hanya proyek selesai, tetapi kemacetan berkurang, banjir semakin terkendali, dan mobilitas masyarakat semakin lancar,” ujarnya.
PKB mengapresiasi arah kebijakan Pemkot Depok yang memperbesar ruang belanja pembangunan, termasuk infrastruktur pelayanan publik yang dalam perubahan APBD mencapai 44,95 persen. PKB juga menyoroti pendidikan, kesehatan, persampahan, penanganan kemacetan dan banjir sebagai sektor yang harus terus diperkuat.
Fraksi PKB turut mencermati SiLPA 2025 sekitar Rp275,82 miliar serta rencana pinjaman daerah Rp82,5 miliar yang dijadwalkan kembali pada 2027. Menurut PKB, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran semakin matang.
PKB juga mendorong optimalisasi pendapatan tanpa membebani masyarakat, melalui perluasan basis pajak, digitalisasi, optimalisasi aset daerah, penguatan BUMD, serta pengembangan ekonomi lokal. Di sisi belanja, PKB meminta setiap program memiliki sasaran dan indikator hasil yang terukur.
“Perubahan APBD 2026 jangan sekadar menjadi perubahan angka dalam dokumen anggaran, tetapi menjadi perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat Kota Depok. Ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa banyak anggaran dihabiskan, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat,” kata Babai.
Tinggalkan Balasan