INDORAYATODAY.COM, DEPOK — Layanan pertanahan di Kota Depok menjadi sorotan setelah KPK mencatat tingkat ketidaktepatan waktu penyelesaiannya mencapai 91,14 persen, tertinggi di wilayah Jabodetabek.
Temuan tersebut tercantum dalam kajian Direktorat Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kerawanan korupsi di sektor pertanahan yang disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi INDORAYATODAY pada Minggu (20/9/2026).
KPK memotret delapan titik rawan yang berkaitan dengan layanan penerbitan sertifikat dan tata kelola penerbitan Hak Guna Usaha (HGU).
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah ketidaktepatan waktu penyelesaian layanan berdasarkan Service Level Agreement (SLA).
Hasilnya, Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Depok mencatat ketidaktepatan waktu sebesar 91,14 persen. Angka tersebut melampaui Kabupaten Bekasi sebesar 87,5 persen dan Kabupaten Bogor 86,9 persen.
Padahal, rata-rata ketidaktepatan SLA Kantah di wilayah Jabodetabek berada pada angka 73,49 persen.
KPK menyebut pemetaan persoalan tersebut telah dilakukan melalui kajian pencegahan bahkan sebelum adanya perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Jauh sebelum terjadinya peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, KPK sudah mewanti-wanti delapan titik rawan korupsi di sektor pertanahan,” kata Budi.
Secara umum, ketidaktepatan waktu paling tinggi ditemukan pada layanan peralihan hak jual beli sebesar 90,3 persen, perubahan hak atas tanah 73,4 persen, dan roya 73,3 persen.
Kajian KPK menunjukkan persoalan pelayanan pertanahan tidak sebatas waktu penyelesaian.
Sebanyak 63,83 persen responden pengguna layanan langsung menyatakan terdapat tambahan biaya di luar biaya resmi. Dari jumlah tersebut, 53 persen menyebut biaya tambahan mencapai lebih dari 200 persen dibandingkan tarif resmi.
Temuan biaya tersebut merupakan gambaran kajian sektor pertanahan secara umum. KPK tidak menyebut angka itu secara khusus sebagai temuan di Kantah Kota Depok.
Selain persoalan waktu dan biaya, KPK memetakan kerawanan berupa rendahnya akses penggunaan layanan langsung, berkas selesai yang belum diserahkan, hingga lemahnya pengawasan penerbitan sertifikat.
Menurut KPK, persoalan tersebut membutuhkan perbaikan dari hulu hingga hilir.
“KPK tentunya terus berkomitmen untuk mendorong perbaikan akar masalah pertanahan dari hulu hingga ke hilir,” ujar Budi.
KPK telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Kementerian ATR/BPN. Salah satunya memperkuat indikator kinerja Kantah dengan memasukkan penggunaan layanan langsung dan ketepatan SLA.
KPK juga mendorong transparansi biaya pelayanan, penyediaan whistleblowing system untuk pengaduan pungutan liar, serta sistem notifikasi agar masyarakat dapat memantau perkembangan berkas.
Selain itu, pengawasan dan SOP penerbitan HGU diminta diperkuat serta pelaksanaan kebijakan satu peta dipercepat.
KPK menilai upaya penindakan terhadap dugaan korupsi di sektor pertanahan juga harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan.
“Penindakan yang dilakukan perlu dimaknai sebagai momentum korektif untuk memperkuat perbaikan tersebut,” kata Budi.
KPK sekaligus mengajak masyarakat aktif mengawasi dan melaporkan potensi penyimpangan agar pelayanan pertanahan semakin transparan dan akuntabel.
Bagi Depok, catatan 91,14 persen menempatkan ketepatan waktu pelayanan sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius karena menjadi yang tertinggi di antara Kantah wilayah Jabodetabek yang disebut dalam kajian KPK. ***
Tinggalkan Balasan